APTI : FCTC ancam kesejahteraan Petani tembakau

KANALSATU.COM : Ketua Aliansi Petani Tembakau ( APTI) menilai rencana pemerintah melakukan aksesi FCTC ( framework convention ontobacco control )  berdampak buruk bagi hak kehidupan warga dan berpontensi mengabaikan hak ekonomi petani tembakau.

“ Kita melihat FCTC mengancam kesehjateraan petani tembakau,” kata Sahmunudin saat dikonfirmasi Kanalsatu.com Jumat ( 16/10/2014).

Sahmudin mengaku Provinsi NTB  merupakan salah satu penghasil tembakau nasional, dengan tota areal lahan seluas 59 ribu hektar dan produksi rata-rata 35-55 ribu ton per tahun. Dari postur itu sebanyak 250 ribu Petani yang menggantungkan hidup dari menanam tembakau.

“Jumlah hasil pertanian tembakau selalu  menyusut setiap tahun akibat regulasi pemerintah yang tidak menguntungkan petani karena doktrin pengendalian dampak kesehatan. Sementara lahan di Lombok yang sangat tandus dan kering tidak memungkinkan ditanam komoditas pertanian lain,” katanya.

Bahkan dalam hal ini Komnas HAM melalui Siti Noor Laila menjelaskan  petani tembakau merasa kelangsungan hidupnya terancam oleh berbagai regulasi pemerintah dalam pengendalian tembakau.

Komnas HAM berkomitmen bahwa kita tidak bisa menegakan dan memajukan hak-hak tertentu, misal hak kesehatan publik, dengan mengabaikan apalagi mengorbankan hak fundamental seperti hak ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat tertentu.

“Sejauh mana dampak terhadap petani khususnya adanya indikasi pelanggaran hak sehingga upaya perlindungan dan pemenuhan hak ekosob menjadi hilang akan kita kaji dan dalami, salah satu pintu masuknya adalah melalui dialog dan turun langsung ke lapangan ini", tambahnya.(win12)