Uni Eropa gagas pengawas gencatan senjata di Jalur Gaza
KANALSATU - Uni Eropa yang dimotori Inggris, Prancis dan Jerman tengah mencoba mencarikan solusi untuk mengatasi konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel khususnya yang kini erjadi di jalur Gaza.
Inggris, Prancis dan Jerman secara khusus menawarkan ide menciptakan mekanisme pengawasan dan verifikasi bagi setiap gencatan senjata antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza untuk mencegah konflik di masa depan.
Hal ini disampaikan secara khusus oleh seorang diplomat senior Inggris seperti dikutip Reuters.
Lebih jauh proposal ini bersisi rancangan draft resolusi oleh tiga negara Eropa itu yang juga didikusikan bersama beberapa dari 15 negara anggota Dewan Keamanan, termasuk Amerika Serikat dan Yordania, serta dua negara non anggota Dewan Keamanan yaitu Israel dan Mesir. "Tiga negara Eropa itu berbicara dengan anggota-anggota unsur Dewan Keamanan lainnya untuk sebuah resolusi," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant, seraya berharap Dewan Keamanan segera mengadopsi draft ini menjadi resolusi.
Sementara itu berangkat dari keprihatinan atas kemungkinan terjadinya konflik di masa mendatang yang bisa mempersulit situasi kemanusiaan di Gaza yang padat penduduk, ketiga negara Eropa bertukar gagasan untuk pembentukan gencatan senjata yang permanen, kata para diplomat PBB.
Lebih lanjut mereka mengatakan baik Israel maupun Amerika Serikat telah mengisyaratkan bahwa proposal ini sebagai gagasan bagus bagi Dewan Keamanan untuk bertindak dalam mengakhiri perang Gaza.
Salah satu gagasan kunci dari teks proposal yang disiapkan Inggris, Prancis dan Jerman itu adalah seruan kepada Dewan Keamanan untuk "mendirikan Misi Monitoring dan Verifikasi Internasional."
Tanggung jawab misi ini termasuk menyelidiki pelanggaran gencatan senjata dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan, membantu pergerakan orang dan barang ke dan dari Gaza, serta adanya fungsi penghubung.
Yordania sendiri sudah menyampaikan draft resolusi gencatan senjata namun tidak memasukkan mekanisme monitoring yang dianggap para diplomat sebagai kelemagan utama dari Resolusi 2009 yang diloloskan Dewan Keamanan.
Para diplomat mengatakan misi monitoring ini bisa diciptakan oleh PBB atau Uni Eropa, demikian Reuters. (ant/win7)
