Tandatangani Komitmen Bersama Forkopimda, Pj. Gubernur Jatim Optimistis Pilkada Serentak Tahun 2024 Berjalan Aman, Damai dan Demokratis
KANALSATU - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menandatangani Komitmen Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Provinsi untuk mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan demokratis.
Penandatanganan bersama tersebut dilakukan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda tingkat provinsi bersama Forkopimda kabupaten/kota se Jawa Timur menjelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang di Surabaya, Rabu (16/10/2024)
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy optimistis Pilkada serentak di Jawa Timur tahun ini bisa berjalan aman, damai dan kondusif. Optimisme itu merujuk pada historis pelaksanaan Pemilu Februari lalu. Di mana kondisi Jawa Timur tidak terdapat konflik menonjol yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami bersama seluruh Jajaran berkomitmen siap mewujudkan Pilkada serentak 2024 dengan aman, damai dan demokratis, agar masyarakat menikmati pesta demokrasi ini dengan senang gembira,” ujarnya.
Kondusivitas tersebut menurutnya berkat kerja keras seluruh pihak. Baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam menjaga kondusivitas wilayahnya masing-masing. "Ini harus kita jaga terus dan tingkatkan di Pilkada serentak nantinya,” ungkapnya menambahkan.
Untuk itu, Pj. Gubernur mengimbau agar terus dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang mungkin timbul dalam proses Pilkada serentak mendatang.
“Optimalisasi kolaborasi dan peningkatan sinergitas seluruh penyelenggara Pilkada, menjadi suatu yang harus di komitmenkan bersama, sehingga Pilkada nantinya berjalan dengan aman, tertib, damai dan sukses,” tutur Adhy.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur juga mengingatkan agar seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari berbagai hal yang dapat memicu potensi polemik di masyarakat. Seperti menghindari politisasi birokrasi, politik uang, mobilisasi SARA, intimidasi di ruang publik dan media, kecurangan dalam pemungutan suara, saling serang di media dan tindakan kekerasan.
Ia ingin memastikan masyarakat teredukasi sehingga tidak terprovokasi dengan berbagai hal yang dapat merusak demokrasi pilkada ini.
“Hari ini kita mendapatkan jaminan keamanan dan stabilitasasi kerawanan, kepastian hukum dan tentunya juga jaminan dari semua stakeholder agar Pilkada di Jawa Timur berjalan dengan baik, aman, damai dan terkendali,” tambah Adhy.
Pj. Gubernur juga menyampaikan, dalam mendukung semua pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Timur, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana sebesar Rp1.086,3 triliun. Telah dicairkan sebesar Rp600 miliar pada tahun 2023. Kemudian tahun 2024 juga sudah dicairkan Rp486,3 miliar.
Tak hanya memastikan kondusivitas saja, Pj. Gubernur Adhy berharap partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dapat meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Mengingat, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga naik.
Berdasarkan data KPU Jatim, DPT pada Pilkada serentak tahun ini ada sebanyak 31,2 juta orang pemilih. Detailnya, jumlah perbandingan pemilih laki-laki ada 15,4 juta orang dan pemilih perempuan sebanyak 15,8 juta orang. Sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 60.751 TPS yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
“Saya berharap tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus meningkat. Sehingga gelaran pesta demokraai ini semakin sukses dan riang gembira,” harap Adhy.
Di akhir, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatiannya dalam upaya menyukseskan Pilkada di Jatim pada tahun 2024. Sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita semua bisa berjalan dengan baik.
Hadir dalam Rakor Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur ini, Ketua DPRD Provinsi, Kapolda Jatim, Kajati Jatim, Kalanti Jatim, Tenaga Ahli Mendagri, Kapoksahli V / Brawijaya, Kaskoarmada II Jatim, Kabinda Jatim, Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim.
Selain itu juga ada para Bupati/ Walikota se-Jatim, Ketua DPRD Kab/Kota se Jatim, Dandim, Kapolres, Kajari, ketua pengadilan negeri se-Jatim, Ketua KPU Kab/Kota se Jatim, Ketua Bawaslu Kab/Kota se Jatim dan para Ketua Fraksi DPRD Jatim serta Kepala PD dilingkungan Pemprov Jatim. (KS-5)