Jelang Muprov, Dewan Pertimbangan Minta Kadin Jatim Fokus Masalah Perpajakan

KANALSATU - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim akan menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Muprov) 2024 untuk memilih kepengurusan baru periode 2025-2030. Menyongsong even tersebut Dewan Pertimbangan Kadin Jatim melaksanakan rapat pleno untuk memberi masukan kepada Dewan Pengurus.

Dalam rapat tersebut Dewan Pertimbangan memberikan masukan program untuk kepengurusan Kadin 5 tahun kedepan.

Ketua Dewan Pertimbangan Erlangga Satriagung mengatakan, saat ini masalah paling krusial yang dihadapi oleh pengusaha adalah perpajakan. Dikatakan bahwa dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan pemasukan dari sektor pajak sebesar 68 sampai 70 persen. 

"Ini menunjukkan bahwa sektor pajak akan menjadi ujung tombak utama pemasukan keuangan negara, dan ini berarti para pengusaha akan menjadi sumber utama perolehan keuangan pemerintah," kata Erlangga, Selasa (3/9/2024) di Graha Kadin.

Menurut Erlangga, rata-rata pengusaha tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Bahkan, sangat banyak di antara pengusaha yang awam terhadap perpajakan. 

"Di sinilah peran penting Kadin untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi bagi anggotanya yang mempunyai persoalan perpajakan," tambah Erlangga.

Banyak pengusaha yang sudah bekerja keras selama setahun penuh, tapi di akhir tahun kena tagihan pajak yang jumlahnya mengagetkan. "Hasil kerja setahun bisa habis karena pajak," ujar Erlangga.

Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto sepakat bahwa masalah perpajakan harus menjadi prioritas program Kadin ke depan.

Mengenai jadwal Mupro Kadin Adik mengatakan bahwa masa kepengurusan periode 2019-2024 akan berakhir pada 28 Desember 2024. 

Ketika ditanya mengenai kesediaan untuk maju kembali sebagai ketua Kadin Jatim periode kedua Adik menjawab bahwa hal itu terserah kepada kehendak "langitan". "Saya serahkan kepada Yang Di Atas dan kepada para senior Dewan Pertimbangan," kata Adik.