SIER Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Agro di Ngawi

Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Didik Prasetyono (kiri) bersama Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono (dua dari kiri) saat meninjau pengelolaan IPAL PT SIER di Rungkut, Surabaya, Rabu (10/1/2023).

 

KANALSATU – Pemerintah melalui Perpres 80 tahun 2019 terus mendorong tumbuhnya kawasan industri di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, salah satunya Ngawi. Kabupaten ini didorong untuk segera memiliki Kawasan Industri Agro (KIA).

 

Untuk mempercepat realisasi pembangunan kawasan industri tersebut, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono melakukan penandatanganan kerjasama dengan Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Didik Prasetyono, Rabu (10/1/2023).   

 

Didik Prasetiyono mengatakan, dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama, maka Tim Terpadu akan bergerak cepat melakukan persiapan sehingga bisa langsung melakukan promosi dan penjualan. "Kawasan Industri Agro di Ngawi ini akan kami tampilkan saat pameran di Jerman pada Bulan April," ungkap Didik.

 

Kawasan industri agro ini diyakininya akan dilirik investor asing terutama di Uni Eropa. Sebab mereka sangat peduli dengan aspek hijau dalam industri atau green industry. Karena itu, SIER juga akan terus meningkatkan standar pengelolaan industri hijau.

 

Dia menegaskan, pemilihan pembangunan kawasan industri agro di Ngawi sangat tepat. “Ngawi adalah salah satu kabupaten yang menjadi lumbung padi nasional. Sehingga peluang yang paling jelas ditangkap adalah bisnis pengolahan pangan,” ujar Didik.

 

Sejumlah persiapan yang akan segera dilakukan terlebih dahulu adalah pembuatan master plan, termasuk pembangunan infrastruktur, memastikan ketersediaan sumber energi, serta ketersediaan air bersih di lokasi KIA.

 

Bupati Ngawi, Ony Anwar mengungkapkan, rencana pembangunan kawasan industri Kabupaten Ngawi berawal dari keluarnya Perpres 80/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kabupaten Ngawi diharapkan mampu menjadi supporting kegiatan investasi, khususnya di bidang agro, olah pangan, manufaktur dengan polutan rendah dan furniture berbahan kayu.

 

Untuk itu, di Perpres 80/2019, Pemkab Ngawi telah mengajukan sekitar 1.200 hektar lahan yang akan disediakan untuk pembangunan KIA. Tetapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta bertahap, sehingga pelepasan Hak Pakai Lahan (HPL) akan diberikan secara bertahap.

 

Tahap pertama, lahan yang akan dilepas seluas 255 hektar pada Maret 2023 mendatang. Lokasi tersebut berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar. Hampir semua adalah kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani.

 

Dia berharap, dengan dibangunnya KIA di Ngawi, akan memberikan dampak positif terhadap  ekonomi Indonesia dan Jawa Timur, khususnya untuk masyarakat sekitar. Karena lahan yang digunakan tersebut adalah lahan Perhutani yang awalnya dikelola oleh masyarakat sekitar hutan.

 

”Harapannya kawasan industri ini tidak hanya supporting tapi sekaligus bisa menjawab tantangan beberapa tantangan. Mulai dari kemiskinan, serapan lapangan pekerjaan serta hilirisasi ketahanan pangan,” pungkas Ony. (KS-5)

 

Komentar