Indonesia Bisa Tiru Thailand: Produk Ancam Kesehatan, Wajib Biayai Olahraga

DIALOG OLAHRAGA: Berfoto bersama usai dilakukan dialog antara delegasi DPD RI dengan Kementerian Olahraga dan Pariwisata Thailand, di Bangkok, Senin (28/11/2022). (sefdin)

KANALSATU - Indonesia bisa meniru Thailand, khususnya soal rahasia prestasi olahraga di negata Gajah Putih ini, yang kerap menjadi ‘macan’ di level Asia Tenggara.

Fakta tersebut terungkap dalam dialog antara delegasi DPD RI dengan Kementerian Olahraga dan Pariwisata Thailand, di Bangkok, Senin (28/11/2022). 

Salah satunya kebijakan yang ditempuh pemerintah negeri Gajah Putih tersebut dengan ‘memaksa’ perusahaan yang produknya mengganggu kesehatan untuk ikut membiayai sektor olahraga. 

Fakta tersebut terungkap dalam dialog antara delegasi DPD RI dengan Kementerian Olahraga dan Pariwisata Thailand, di Bangkok, Senin (28/11/2022). 

Mewakili Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, yang didampingi Fachrul Razi, Habib Ali Alwi, Hilmy Muhammad, Bambang Santoso, M. Sanusi Rahaningmas, Djafar Alkatiri, Muhammad J. Wartabone, dan Muhammad Nuh. 

Para delegasi DPD RI itu bertemu dengan Deputi Sekretaris Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Daranee Likhitworasak di kantor Kementerian di kawasan Pom Prap Sattru Phai, Bangkok, Thailand. 

Turut menyambut delegasi DPD RI dalam pertemuan itu, Yuthya Chinhin (Direktur  Otoritas Olahraga Thailand), Panupak Pongatichat (Direktur Divisi Hubungan Internasional Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand), Patsawut Rattanakarn dan Noppadon Sukhitkul (Pejabat Hubungan Internasional Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand).

Menurut Bustami, salah satunya kebijakan yang ditempuh pemerintah negeri Gajah Putih tersebut adalah, dengan ‘memaksa’ perusahaan yang produknya mengganggu kesehatan untuk ikut membiayai sektor olahraga. 

Menanggapi hal itu, Daranee Likhitworasak, menjelaskan bahwa kerangka kerja kebijakan olahraga Pemerintah Thailand dijalankan oleh beberapa pihak. Antara lain, Komite Kebijakan, Kementerian dan juga Otoritas Olahraga (seperti KONI di Indonesia, red). 

“Komite Kebijakan membagi wilayah kerja. Untuk olahraga pelajar dan pemuda dilakukan kebijakan tersendiri di bawah kementerian pendidikan. Sedangkan untuk olahraga profesional, diatur dengan kebijakan tersendiri di bawah otoritas olahraga,” jelasnya.

Yang menarik dari sisi pembiayaan olahraga, tidak semua ditanggung oleh pemerintah. Melainkan diambilkan dari pajak atas produk-produk yang mengancam kesehatan. Seperti rokok dan minuman keras.     

“Anggaran dari pemerintah tetap ada. Dan itu atas persetujuan parlemen. Tetapi anggaran dari pajak atas produk yang melawan kesehatan juga cukup besar. Tetapi dana dari pajak tersebut khususnya untuk cabang olahraga dimana Thailand berpeluang meraih prestasi. Termasuk sepakbola dan muaythai," tuturnya.

Tetapi, lanjut Daranee, setiap tahun semua dilakukan evaluasi. Jika tidak berprestasi, anggaran pajak tadi bisa kita alihkan untuk cabang olahraga yang lain. 

Ditanya tentang prestasi timnas sepakbola Thailand yang langganan membawa pulang Piala AFF, apakah karena adanya faktor dukungan finansial dari manajer Timnas Thailand, Madam Peng, Daranee membenarkan hal itu.

Bahkan dia mengatakan bahwa Madam Peng memang mendukung sepakbola Thailand melalui perusahaannya. “Tetapi itu bukan satu-satunya faktor,” tambahnya.     

Di akhir pertemuan, Daranee mengungkap alasan mengapa di Thailand Kementerian Pariwisata digabung dengan Olahraga, karena memang orientasi pemerintah Thailand adalah menyatukan paket event olahraga dengan pariwisata. 

"Penonton event olahraga di Thailand kami bidik dari turis manca negara yang datang ke Thailand. Terutama event olahraga tradisional kami, seperti muaythai,” tegasnya. (ard)

Komentar