Pengamat : BLT Jadi Bantalan untuk Jaga Daya Beli

Proses pencocokan data penerima BLT BBM di Kantor Pos Kebon Rojo, Surabaya.

 

 

KANALSATU – Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga sudah tentu akan membawa efek bagi masyarakat. Salah satunya adalah naiknya harga kebutuhan pokok.

Kehadiran BLT diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

”Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto ketika dihubungi melalui sambungan telepeon.

Namun yang menjadi masalah, menurut Bagong adalah bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat? Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Bagong, pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa risiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Bagong menegaskan, agar program pemberian bantuan tidak hanya bersifat seperti pemadam kebakaran saja. Karena itu harusnya dirancang jauh-jauh hari. Lagi-lagi ketepatan data profil sasaran penerima bantuan sangat dibutuhkan.

”Kalau memang mau memberdayakan masyarakat miskin, yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja atau bantuan modal aset produksi. Misal ada tukang becak yang masih sewa, kalau diberi bantuan becak tentu akan lebih signifikan hasilnya,” tuturnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya serta Ketua Lembaga Transformasi (Letram) Moch. Mubarok Muharam ke depannya pemerintah perlu membuat aturan yang lebih tegas. ”Yang pasti subsidi untuk masyarakat bawah harus tetap ada. Misal yang boleh beli BBM subsidi khusus untuk pengguna sepeda motor atau mobil CC tertentu,” kata Mubarok.

Mubarok menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive. Namun senada seperti pernyataan Bagong, BLT ini menuruk Mubarok hanya bersifat sesaat saja. Yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

Terpisah, pengamat ekonomi Unair, Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga merekak yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.

”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.

Untuk BLT BBM ini pemerintah menargetkan 20,65 juta KPM (Kelompok Penerima Manfaat). Adapun, penyaluran BLT BBM dilakukan melalui PT. Pos Indonesia selama empat bulan, yaitu September hingga Desember 2022 dengan besaran Rp150 ribu per bulan.

Mekanisme penyaluran dibagi ke dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp300 ribu pada September dan tahap kedua Rp300 ribu pada Desember, sehingga total bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp600 ribu. Totalnya BLT yang akan disalurkan mulai besok sebesar Rp 12,4 triliun.

Di Jawa Timur sendiri, sebanyak 1,7 juta keluarga dipastikan akan menerima bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak  dari Pemerintah Pusat. Untuk penyalurannya, akan didistribusikan langsung ke rekening KPM melalui pos. Sehingga tidak melalui pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.

Selain BLT BBM, bansos yang akan diberikan adalah adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp 9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp 600 ribu.

Yang terakhir, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Sementara itu, di Surabaya penyaluran BLT BBM secara door to door mulai dilakukan. Rusmini, warga Panjang Jiwo yang menjadi penerima BLT menyampaikan rasa terima kasihnya.”Semoga pemerintah tetap sukses sehingga dapat membantu orang-orang seperti saya ini,” ujarnya.

Rusmini menuturkan, BLT BBM yang ia terima hari ini akan digunakan untuk berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari. Apalagi harga sejumlah barang juga sudah mulai merangkak naik setelah penyesuaian harga BBM tempo hari. (KS-5)

Komentar