Pengamat: Jangan Hanya Satgas BLBI, Pemerintah Juga Punya Satgas Obligor
KANALSATU - Satu pengamat kebijakan publik, Lutfil Hakim, menegaskan Satgas BLBI akan selalu mengambil langkah keliru jika pemerintah tidak membentuk lembaga lain sebagai penyeimbang.
"Harusnya pemerintah tdk hanya membentuk Satgas BLBI, tapi juga Satgas Obligasi. Kalau hanya Satgas BLBI, tugas pasti main sita, tanpa malakukan kajian mendalam. Harusnya dibentuk juga Satgas Obligor sebagai penyeimbang," tehasnya.
Penegasan pengamat kebijakan publik itu disampaiakan pada acara diskusi hukum yang dihelar Nusakom Pratama Institute bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.
Diskusi dengan tema Membincang Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntanbilitas Satgas BLBI itu digelar di Aula PWI Jawa Timur, Jalan Taman Apsari Surabaya, Kamis (30/6/2022).
Acara tersebut menghadirkan tiga narasumber, masing-masing; Siti Marwiyah (Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya), Nurwahjuni (Pakar Hukum Perbankan Universitas Airlangga Surabaya), dan Lutfil Hakim (pengamat kebijakan publik yang juga Ketua PWI Jawa Timur).
Diskusi yang dipandu moderator Ari Junaedi (Direktur Nusakom Pratama Institute) itu, digelar untuk menyikapi masih banyaknya pertanyaan dan kritik halayak terkait kinerja Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang diberi mandat oleh negara untuk menyelesaikan hak tagih negara atas kasus BLBI.
Lutfil menambahkan, hingga 31 Maret 2022, Satgas BLBI baru menyita aset obligor dan debitur BLBI sejumlah Rp19,16 triliun.
Angka ini kata dia, masih jauh dari target nilai aset eks BLBI yang diperkirakan mencapai Rp110,45 triliun, berdasar data dari Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Menurut Lutfil, sangat pesimistis Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI mampu mengembalikan uang negara, yang hingga saat masih berada di tangan pihak lain, yang jumlahnya lebih dari 40 obligor tersebut.
Pria asal Jember yang akrap dipanngil Pak Item itu menambahkan, upaya perdata yang selama ini telah dilakukan belum bisa memaksa obligor menuntaskan kewajibannya.
Alasannya, sedikitnya sudah ada dua lembaga serupa yang sebelumnya sudah dibentuk pemerintah untuk memburu aset BLBI namun gagal.
"Sebelumnya pemerintah sudah membentuk BPPN (Badan Penyehatan Pebankan Nasional) dan PPA (Perusahaan Pengelolaan Aset) tapi semuanya tidak berhasil,” titirnya.
Ia menambahkan dalam menjalankan tugasnya, Satgas BLBI telah melakukan beberapa langkah keliru.
Salah satunya menyita lahan yang diduga sebagai salah satu jaminan BLBI, padahal Presiden Joko Widodo telah membagikan ratusan sertifikat lahan tersebut kepada sejumlah masyarakat.
Lutfil menegaskan ada 'perampokan' besar-besaran terhadap uang negara. Pers harus menjadi watchdog yang mengawasi dan bisa mengkritisi karena menjadi tanggung jawab bersama.
Pada kesempatan itu Nurwahjuni menyatakan sependapat dengan Lutfil. Bahkandia menyebut materi BLBI dalam Perspektif Undang-Undang Bank Indonesia, langkahnya kurang pas.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini menjelaskan, bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan kewenangannya atau bebas dari campur tangan pemerintah.
Pakar hukum perbankan yang akrab disapa Ninis ini menambahkan, dana bantuan berbeda dengan pinjaman atau kredit sehingga tidak sama dalam penyelesaiannya.
"Dana bantuan bukan suatu kredit. Jika kredit wajib dilunasi, bantuan tidak wajib dibayar kembali,” tegasnya.
Dalam beberapa kasus, Satgas BLBI disebut Nurwahjuni terkesan tidak berhati-hati karena ada beberapa aset perusahaan yang masih diatasnamakan pribadi.
"Satgas BLBI harus bisa berpikir secara hukum. Jangan sampai digugat balik oleh pihak yang merasa dirugikan. Salah satu yang siap menggugat Satgas BLBI adalah Tommy Soeharto," jelas Nurwahjuni.
Siti Marwiyah pada kesempatan itu justru menyoroti, bahwa apa yang dilakukan oleh Satgas BLBI saat ini adalah mengamankan terlebih dulu aset, atau uang negara sebelum pelaku melarikan diri.
Menurutnya, Satgas BLBI ini merupakan kegemasan Presiden Joko Widodo terhadap lemahnya sistem untuk mengambil kembali aset negara yang 'nyanthol' di pihak lain.
Hanya saja Siti kurang setuju dengan cara Satgas BLBI dalam mengeksekusi aset milik obligor.
"Seharusnya ada proses hukum sebelum mengeksekusi. Misalnya lelang, ada cara dan tata cara pelelangan. Tidak serta merta langsung disita," papar Iyat, sapaan akrabnya.
Sebagai gambaran, belakanga ramai diberitakan Satgas BLBI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bersama Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, dan Kepala Satgas BLBI, Rionald Silaban, dengan upara seremonial.
Bahkan acara yang secara "kolosal” melakukan penyitaan terhadap aset milik PT Bogor Raya Development (BRD), serta PT Bogor Raya Estate (BRE), yang “diduga” terkait dengan Setiawan Harjono dan Hendarwan Harjono (Bank Aspac).
Menanggapi hal tersebut, Lutfil menyebut penyitaan aset Bank Aspac tersebut salah alamat, dan merugikan pemilik aset karena diketahui aset PT BRD dan PT BRE sudah beralih tangan kepemilikan.
Dari data yang ada terungkap, penyitaan aset PT. BRD dan PT. BRE ini, Satgas BLBI telah mengumpulkan aset eks BLBI mencapai Rp22 triliun dari target Rp110 triliun. (ard)
