Ketua DPD RI Usul, WFH Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merekomendasikan Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

Hal itu disampaikan dalam merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

Menurut LaNyalla, pihaknya lebih merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. 

Alasannya, WFH dinilai lebih efektif dan saling menguntungkan, karena meski di rumah, tetap masih bisa melakukan aktivitas.

"Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik," tegasnya di sela yang tengah kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut. 

"Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural," tutur LaNyalla.

LaNyalla lebih jauh menjelaskan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek, harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi. 

"Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja," ujar LaNyalla.

LaNyalla juga mengaku khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi. 

"Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja," paparnya.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

"Cuti yang panjang dikhawatirkan malah

menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double," paparnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), keberatan soal suami  berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan, maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh. (ard)

Komentar