Ketua DPD RI: Kinerja Pemerintah Turun, Kualitas Hidup Masyarakat Terancam

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ziarah ke Makam Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, dan didampingi Ketua Kadin Blitar, Henrin Mulat, bersama Staf Ahli Setda Pemkot Blitar, Yudha Budiono, Senin (20/06/2022). (sefdin)

KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot turunnya kinerja pemerintah menyusul rilis survey Libang Kompas terbaru. 

Sorotan tersebut diungkapkan Ketua DPD RI usai ziarah dari Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6/2022).

Menurut LaNyalla, menurunnya kwpercayaan publik, atau kinerja pemerintah , diperkiraka aka  mengancam kualitas hidup masyarakat. 

"Tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat. Sebab, merosotnya kinerja pemerintah merupakan ancaman bagi kualitas hidup masyarakat," tegasnya.

Masyarakat, lanjut LaNyalla, sudah cukup memaklumi keadaan yang disebabkan oleh wabah covid-19, yang melumpuhkan banyak sektor. 

"Namun hal tersebut tidak boleh tidak menjadi faktor yang membuat turunnya kinerja pemerintah," tutuenya.

Senator asal Jawa Timur itu menilai, pengendalian harga pangan merupakan hal yang sangat urgen, karena pangan merupakan kebutuhan dasar. 

Jika pemenuhannya mengalami hambatan, katanya sektor lain akan terdampak, terutama pada kesehatan, pendidikan serta rendahnya kualitas hidup.

"Ancaman ini diharapkan diperhatikan dengan serius dan dibuat skema penanganan yang terfokus," paparnya.

Oleh karenanya, LaNyalla meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang terukur dan terencana dengan baik, agar hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat bisa dapat segera ditanggulangi.

"Jangan gadaikan masa depan rakyat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan dasar rakyat dapat segera dicarikan jalan keluarnya," katanya.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode Juni 2022, mengalami penurunan 6,8% jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.

Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9%. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1%.

Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3% dan 8,4%.

Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik, adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5%), dan penyediaan lapangan kerja (54,2%).

Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7%), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2%). (ard)

Komentar