LaNyalla: Hapus Oligarki Ekonomi dan Kembali ke Ekonomi Pancasila

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menghadiri Seminar Internasional Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia (APENMESI), tema ‘Peran Perguruan Tinggi Memajukan Mereka yang Tertinggal’, di Jakarta, Selasa (14/6/2022). (sefdin)

KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan oligarki ekonomi membajak kekuasaan negeri ini melalui Presidential Threshold. 

Kondisi itu dinilai membuat ketidakadilan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan struktural di negeri ini. 

"Untuk mengatasi ketidakadilan di Republik ini, hapus oligarki ekonomi dan kembali ke ekonomi Pancasila," tegasnya saat pidato pada Seminar Internasional Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia (APENMESI), dengan tema ‘Peran Perguruan Tinggi Memajukan Mereka yang Tertinggal’, di Universitas Negeri Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai, memutus kemiskinan struktural di negeri ini harus dimulai dari meniadakan ambang batas pencalonan Presiden, dari 20% menjadi nol persen. 

Sebab, kata LaNyalla, Presidential Threshold merupakan salah satu faktor pemicu masuknya oligarki ekonomi untuk menyandera dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka.

"Hal itu terjadi dalam proses pemilihan pemimpin nasional, karena dari situlah biaya konsolidasi partai politik yang dipaksa harus berkoalisi untuk dapat mengusung capres dan cawapres menjadi mahal," tuturnya.

LaNyalla menambahkan, mahalnya biaya politik itulah yang menjadi pintu masuk bagi oligarki ekonomi untuk membiayai sekaligus menyandera kekuasaan. 

Itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Pasal yang kami gugat adalah Pasal tentang ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Bagi kami di DPD RI, pasal ini adalah penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Karena melalui pasal inilah, oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur kongsi mereka untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini," tegas LaNyalla.

Selain itu, lanjut dia, Pasal 222 itu juga menutup pintu bagi partai politik baru peserta pemilu untuk mengajukan pasangan Capres dan Cawapres, karena kewajiban menggunakan basis suara Pemilu 5 tahun sebelumnya. 

Hal inilah yang membuat cita-cita keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan oleh kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud.

"Sebab, yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah oligarki ekonomi yang memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang harus berpihak kepada mereka," katanya.

Oleh karenanya, LaNyalla yakin siapapun calon Presiden 2024 nanti, selama oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai, maka janji-janji manis Capres itu tidak akan pernah terwujud.

"Bagaimana mungkin seorang Capres akan menghentikan impor garam, impor gula, impor beras dan komoditas lainnya, sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan impor?" tanya LaNyalla.

Menurut dia, bagaimana mungkin pula seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3, bila oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut, adalah penikmat konsesi lahan atas Sumber Daya Alam (SDA) hutan dan tambang? 

Bagaimana mungkin pula seorang Capres mampu melakukan re-negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti listrik dan energi, sementara oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut, adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut?

"Itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Karena selain melanggar konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam naskah pembukaan konstitusi kita," paparnya.

Bila perjuangan menghapus Presidential Threshold berhasil, maka menurut LaNyalla langkah berikutnya adalah mengembalikan mazhab ekonomi negara ini kepada desain awal yang sudah dirumuskan para pendiri bangsa kita.

Ketua DPD RI ini berharap para ilmuwan, dan kaum terdidik di kampus-kampus, aktif melakukan resonansi atas hal ini.

"Kesadaran kita sebagai bangsa harus kita gugah, bahwa ada yang salah dari arah perjalanan bangsa ini," katanya.

LaNyalla juga menganalogikan bahwa kita tak bisa mengobati penyakit demam hanya dengan memberi obat penurun panas. 

Alasannya, karena tanpa menyembuhkan infeksi atau radang sebagai penyebabnya, maka yang kita lakukan hanya akan bersifat kuratif dan karitatif. 

"Kita harus mengobati akar persoalannya. Semoga stakeholder bangsa ini, khususnya para elit politik masih memiliki kepedulian terhadap rakyat. Sebab, ada pepatah mengatakan, bencana terjadi ketika pendapat ilmuwan tidak didengarkan," paparnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin. 

Hadir pada acara tersebut Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Doktor Komaruddin, Wakil Rektor IV, Totok Bintoro, Ketua Umum APENMASI Profesor Hafid Abbas.

Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Para Guru Besar dan Peneliti serta Praktisi Pendidikan, juga hadir.

Para Pembicara Internasional, yang hadir yakni Juha Christensen dari Finlandia, Jean Bilala dari Afrika Selatan dan Carlos Ferrandiz dari Spanyol. (ard)

Komentar