Ketua DPD RI Berharap Mahasiswa Menjadi Pelurus Bangsa

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menerima audiensi Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022). (sefdin)

KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para mahasiswa untuk menjadi pelurus arah perjalanan bangsa.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPD RI karena arah perjalanan bangsa diakui telah banyak dibelokkan.

"Generasi muda jangan hanya jadi penerus bangsa tetapi yang terpenting adalah jadi pelurus. Kalau cuma penerus yang terjadi ya seperti sekarang, meneruskan yang semuanya, termasuk meneruskan yang rusak," tegasnya saat audiensi dengan Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Delegasi KMHDI yang hadir saat itu antara lain Ketua Presidium KMHDI I Putu Yoga Saputra, Sekjen KMHDI I Wayan Darmawan, Bendahara Umum Putu Asrinidevy, Lira Hartami (Ketua Bidang Litbang), Deni Krisnandi (Ketua Bidang Sosmas), Gede Bayu Pangestu AW (Bid. Organisasi), Ni Luh Putri Sekarini dan Ni Ketut Kahar Tunjung (anggota).

Menurut LaNyalla, kerusakan bangsa ini demikian parah, sehingga perlu pembenahan secara fundamental, tidak boleh hanya bersifat kuratif dan karitatif.

"Persoalan utamanya adalah kita telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar bangsa ini. Kalian semua tahu Pancasila tetapi tanyakan pada diri sendiri, juga lihat di sekitar, apakah dihayati dan dilaksanakan? Semakin ke sini Pancasila tidak dimaknai dan diresapi. Hanya jadi persyaratan saja," katanya.

Dia menambahkan, secara sistem demokrasi ekonomi bangsa ini sudah berubah menjadi negara yang sekuler, liberal dan kapitalis. 

Sehingga tidak heran jika menurut LaNyalla, tujuan negara ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak tercapai

"Kita sudah mempunyai demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Itu sudah sangat tepat, sesuai watak asli bangsa ini. Namun kemudian diganti begitu saja saat Amandemen Konstitusi 1999 sampai 2002. Di situlah awal persoalannya," tuturnya.

Makanya dalam berbagai kesempatan, dia selalu dan selalu mensuarakan adanya pelurusan Konstitusi. 

Bahwa Undang-Undang Dasar Naskah Asli 1945 harus disempurnakan, namun tidak boleh diubah total menjadi tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan nilai dasar bangsa ini.

Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, yang mendampingi LaNyalla, menambahkan jika mahasiswa tidak mempunyai kesadaran kolektif untuk membuat perubahan bagi negara ini, kondisi bangsa juga tidak akan berubah.

"Makanya Ketua DPD RI dalam setiap kesempatan selalu memantik kesadaran seluruh elemen bangsa untuk mengerti keadaan bangsa ini, sehingga bisa ikut serta memperbaikinya," ujarnya.

Sefdin juga menjelaskan, tak hanya mahasiswa yang resah dengan kondisi bangsa saat ini, tetapi hampir seluruh rakyat.

"Kenapa semua resah, karena tidak ada saluran untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Hanya partai politik yang punya peran. Padahal sebelum Amandemen Konstitusi 1999 hingga 2022 semua elemen bangsa ikut menentukan arah perjalanan, dimana di dalam MPR ada parpol dan utusan golongan serta utusan daerah," paparnya.

Sekarang ini, lanjut Sefdin, tidak ada lagi kaum agamawan atau rohaniwan yang duduk di MPR, tak ada yang ikut membuat GBHN, mencari mandataris MPR dan mengkoreksi Presiden.

Dalam kesempatan itu, selain curhat soal keresahan generasi muda terhadap kondisi bangsa, Ketua Presidium KMDHI I Putu Yoga Putra juga meminta perhatian soal kurangnya guru agama Hindu di berbagai daerah di Indonesia.

"Bahwa pelajaran agama dijamin oleh negara. Agama mengajarkan moralitas. Intelektual tanpa moralitas adalah kosong. Tetapi faktanya masih terjadi hampir di setiap daerah tak ada guru agama Hindu. Dimana sekarang aturannya guru diangkat oleh kepala daerah karena itulah kami minta Ketua DPD RI untuk menyuarakan tersebut, agar para kepala daerah menyadari akan hal itu," kata Putu Yoga.

Terkait hal ini, Ketua DPD RI akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah melalui komite III DPD RI.

"Kita akan menyampaikan dan mengawal aspirasi ini ke Kementerian Agama supaya mereka memperhatikan mengenai formasi guru agama Hindu yang masih banyak kekosongan," kata LaNyalla. (ard)

Komentar