Amir Burhanuddin : Langkah Cepat Menpora itu Benar

Terkait Sanksi WADA

Amir Burhanuddin, wakil ketua Asprov PSSI Jatim

KANALSATU – Amir Burhanuddin, Wakil Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Timur (Jatim), mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), terkait sanksi doping.  

“Langkah cepat Menpora itu benar. Dan jangan diartikan yang tidak-tidak, apalagi sampai dianggap intevensi. Karena dampaknya pada lambang negara. Sehingga, wajar Menpora bergerak cepat untuk mengkoordinasikan kepada semua pihak, agar permasalahan segera selesai,” kata Amir, di Surabaya, Kamis (21/10/2021).

Seperti diketahui, Menpora Zainudin Amali membentuk tim akselerasi dan investigasi, terkait adanya sanksi badan anti doping dunia menimpa Indonesia.

Sanksi tersebut, dijatuhkan oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), lantaran ketidaktaatan Indonesia dalam memberikan laporan pemeriksaan doping. 

Akhirnya, sanksi itu mengganggu Indonesia ketika berlaga di ajang internasional. Salah satu dampaknya, saat Indonesia menjuarai Piala Thomas beberapa waktu lalu, tidak dapat mengibarkan bendera Merah Putih. Oleh pihak penyelenggara, hanya membolehkan mengibarkan bendera Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Menurut Amir, apabila tidak diselesaikan dengan cepat dapat mengganggu agenda internasional di Indonesia. Termasuk Jatim, rencananya diplot sebagai salah satu venue pelaksanaan Piala AFF dan Piala Dunia U-20 2023.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah Menpora, bertindak untuk dan atas nama negara, guna menyelesaikan permasalahan dalam waktu cepat. Jangan sampai agenda internasional di Jatim, terganggu dengan isu tersebut, karena dalam waktu dekat kita akan menjadi tuan rumah Piala AFF dan Piala Dunia U-20 2023,” tegasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Menpora Zainudin Amali menjadi sasaran hujatan masyarakat, karena bendera Merah Putih tidak bisa berkibar saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2021. Hal itu disebabkan karena Indonesia mendapat sanksi dari WADA.

Tentu saja, sanksinya berdampak ke yang lain. Seperti, Indonesia dilarang menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental dan internasional. Kemudian, bendera Indonesia tidak boleh dikibarkan, pada kejuaraan regional, kontinental, internasional. Atau, acara serupa yang diselenggarakan oleh major event organizations, kecuali di pertandingan Olimpiade dan Paralimpia

Sanksi berikutnya, Indonesia secara khusus mendapat konsekuensi tambahan, karena ketidakpatuhan terhadap pengujian atau tes doping. Bentuknya adalah, melakukan tindakan perbaikan pengujian. Atau tes doping dengan pengawasan oleh pihak ketiga yang disetujui. Biaya kunjungan sebanyak 6 kali per tahun dibebankan pada Indonesia.

Untuk itu, Menpora langsung melakukan investigasi internal, sekaligus segera mengkomunikasikan dengan WADA, agar sanksi Indonesia segera dicabut. (ks-6)

 

Komentar