DPD REI Jatim Harapkan Diskresi Perizinan Sektor Perumahan

Gairahkan Kembali Sektor Properti

Dari kiri-kanan: Wakil Sekretaris Bidang Rumah Sederhana Tapak, Ahmad Anis, Wakil Ketua REI Jatim Bidang Perizinan, Hasbi A Rahman, Sekretaris DPD REI Jatim, Andi Rahmean Pohan di Surabaya, Jumat (8/10/2021).

KANALSATU - DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Jatim berharap pemerintah memberikan diskresi perizinan bagi sektor perumahan. Dengan demikian roda industri bisa tetap berjalan.

Sekretaris DPD REI Jatim, Andi Rahmean Pohan mengatakan dari UU Cipta Kerja yang awalnya ditujukan untuk memudahkan investasi dan dunia industri namun dalam pelaksanaan ada Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan pelaksana lainnya yang justru menghambat usaha perumahan. Misalnya saja dalam masalah perizinan.

”Dalam praktiknya banyak kendala yang ditemui dalam melakukan proses perizinan. Sementara, pengusaha membutuhkan kepastian dan perputaran cashflow yang bagus terutama di saat pandemi seperti sekarang,” kata Andi di Surabaya, Jumat (8/10/2021).

Wakil Sekretaris Bidang Rumah Sederhana Tapak, Ahmad Anis menambahkan, ada dua PP yaitu PP no 5 tahun 2021 dan PP no.16 tahun 2021 yang memberatkan pengusaha perumahan. Sebelumnya dalam membangun properti izin yang diperlukan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi kini berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Perubahan aturan ini akhirnya menimbulkan permasalahan baru karena Perda mengenai retribusi PBG belum ada di daerah. Sementara untuk membuat Perda dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Di sisi lain, sejak Agustus 2021 pengusaha sudah tidak bisa lagi mengurus IMB ketika akan mendirikan bangunan. Dengan demikian, developer yang akan melakukan realisasi atau serah terima kunci terpaksa ditunda.

Anis menambahkan, dalam Online Single Submmision (OSS) Risk Based Approach (RBA) saat ini tidak terdapat pilihan untuk memilih sub-bidang perumahan. Dalam OSS RBA tersebut tidak terdapat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonsia (KBLI) yang lebih lengkap di sektor properti seperti rumah, apartemen, ruko, pusat perbelanjaan, hotel, dan lain-lain.

“Dalam OSS RBA ini hanya ada 2 sub-bidang properti yakni perizinan usaha untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan perizinan pusat perbelanjaan. Padahal properti itu banyak jenisnya dan perlu ada klasifikasi jenis properti berdasarkan risikonya, jadi KBLI ini diubah tapi tidak nyambung,” ujarnya.

Jika pengusaaha perumahan ikut dalam kategori pusat perbelanjaan maka harus dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan (amdal).

Wakil Ketua REI Jatim Bidang Perizinan, Hasbi A Rahman menambahkan, dengan kondisi saat ini perlu ada penyesuaian peraturan di daerah sebab peraturan dalam UU Cipta Kerja bertujuan agar dunia usaha tidak macet.

Apalagi saat ini sektor properti baru saja kembali bergeliat setelah sebelumnya stagnan akibat pandemi.

”Sektor properti ini juga menjadi penggerak bagi 174 industri ikutan dan 350 jenis UMKM,” pungkasnya. (KS-5)
Komentar