Nabil : Surat Pemkot Surabaya Perlu Dipertimbangkan

Terkait Karantina Atlet Tiba di Surabaya

foto : M Nabil, Ketua Harian KONI Jatim

KANALSATU - Belum selesai para atlet Jawa Timur (Jatim), berjuang meraih hasil terbaik di PON XX/2021 Papua, kabar kurang mengenakkan datang dari Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya,maka pejuang olahraga yang berlaga di PON XX/2021, diwajibkan menjalani karantina selama lima, setibanya di Surabaya.

Hal itu, sesuai surat dilayangkan ke KONI Jatim. Surat nomor: 443.2/13174/436.8.4/2021, tertanggal 4 Oktober, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Jawa Timur, Pemkot Surabaya melalui  BadanPenanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, meminta kepada seluruh Atlet dan/atau Official yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan/atau berdomisili di Kota Surabaya wajib melaksanakan karantina di tempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya setibanya dari mengikuti PON XX di Papua. Karantina  dilaksanakan selama 5 (lima) hari, serta dilakukan tes swab pada hari ke 4 (empat) di tempat karantina.

Menanggapi surat ini, Ketua Satgas Kontingen PON XX Jawa Timur, M Nabil berharap Pemkot Surabaya mempertimbangkan aturan ini. Kebijakan Pemkot Surabaya ini perlu dipertimbangkan lagi karena sebelum berangkat ke Papua  atlet Jatim sudah swab PCR. Bahkan sejak September 2020 ketika KONI Jatim menggelar Puslatda New Normal (PNN) para atlet juga menjalani karantina, dan Swab PCR secara berkala.

Ketika berada di Papua, sebelum tanding diswab antigen, menjelang kepulangan harus swab PCR lagi. "Mengapa hanya kepulangan yang dari Papua saja yang harus dikarantina dibandingkan daerah lain. Hal  ini akan menjadi sensitif dan membuat tersinggung karena hanya Pemkot Surabaya saja yang seperti ini. Yang dari Papua kalau landing di daerah lain di Indonesia tidak pakai karantina," kata Nabil.

Seandainya ada atlet positif Covid-19 saat di Papua sudah disiapkan tempat isoman dan pasti tidak  bisa pulang sampai dinyatakan negatif lagi hasilnya. "Dengan kerendahan hati saya berharap aturan karantina ini dipertimbangkan lagi kebijakan yang dapat menimbulkan masalah baru antara Jawa Timur dan Papua," pungkas Nabil. (ks-6)

Komentar