Dicecar Mufti Anam, Himbara Akhirnya Batalkan Rencana Pungutan Transaksi di ATM Link Bank Plat Merah.

Anggota Komisi VI dari PDI Perjuangan Mufti Anam mencecar berbagai pertanyaan kepada jajaran direksi bank-bank milik negara (Himbara) terkait rencana mengenakan pungutan dalam penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM) Link untuk cek saldo dan tarik tunai saat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (14/6/2021).
KANALSATU- Anggota Komisi VI dari PDI Perjuangan Mufti Anam mencecar berbagai pertanyaan kepada jajaran direksi bank-bank milik negara (Himbara)
terkait rencana mengenakan pungutan dalam penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM) Link untuk cek saldo dan tarik tunai saat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (14/6/2021).

Cercaan pertanyaan politisi muda PDI-P tersebut muncul atas rencana mengenakan pungutan di berbagai ATM Bank plat merah per 1 Juni 2021 kemarin, yaitu dengan cek saldo dan tarik tunai dari yang semula gratis menjadi berbayar dengan rincian Rp2.500 untuk cek saldo dan Rp5.000 untuk tarik tunai.

Menurut Mufti Anam, rencana tersebut dinilai akan semakin membebani rakyat di tengah musibah pandemi Covid19 yang masih terjadi hingga saat ini.

Dikatakannya lagi, berarti dengan aturan bay tersebut membuktikan bahwa bank-bank BUMN tidak kreatif menggali sumber pendapatan non-bunga (fee based income).

"Saya melihat bank plat my ini main enaknya saja dalam penerapan aturan. Sudah menerapkan bunga mahal untuk masyarakat, malah ditambah lagi dengan kebijakan baru yang sifatnya memungut uang masyarakat. Saya kasih contoh, ada penjual gorengan di pelosok, susah payah kerja, dapat uang Rp100.000 itu dari beberapa hari kerja, dia kirim ke anaknya yang mondok di kota. Nah uang Rp100.000 itu dikurangi Rp4.000 untuk biaya transfer, lalu anaknya narik dikurangi Rp5.000, maka sisanya Rp91.000. Uang Rp 9.000 bagi direksi BUMN mungkin tidak seberapa, tapi bagi rakyat sangat berharga," ujar Mufti Anam kepada sejumlah awak media Senin (14/6/2021).

Mufti menambahkan, jika rencana pungutan ATM Link dinilai bisa menghasilkan pendapatan yang besar bagi bank plat merah dengan rata-rata transaksi perharinya dua juta kali transaksi di ATM link diambil rata-rata saja, yaitu cek saldo Rp2.500, tarik tunai Rp5.000 dalam setahun akan menghasilkan Rp2,5 triliun.

"Tinggal duduk manis itu direksi bank BUMN ini. Hal ini tentu bukan praktik bisnis yang inovatif," imbuh politikus asal Banyuwangi ini.

Selain itu, pungutan ATM Link juga mengingkari semangat ATM Link di awal pembentukannya untuk membuat bank BUMN lebih efisien.

"Kalau akan ada pungutan lagi, bubarkan saja ATM Link, kembalikan ke masing-masing bank, toh gak ada bedanya," kritik Mufti.

Sementara itu, usai menggelar rapat dengan anggota DPR RI komisi IV akhirnya para direktur utama bank-bank BUMN, akhirnya membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM Link. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu Direktur utama bank republik Indonesia (BRI) dalam kanal YouTube resminya.
Komentar