Ciptakan Dokter Handal, Partai Nasdem Dorong Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran

KANALSATU -  Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Kedokteran. Hal ini karena undang-undang tersebut  dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Dorongan tersebut ditunjukkan melalui kegiatan webinar yang menghadirkan para pakar dan ahli hukum kesehatan dalam puncak rangakaian acara "Restorasi Humanisme Pendidikan Kedokteran" di Kantor DPW Partai NasDem Jatim, Selasa (8/6/2021) sore.

Revisi UU Pendidikan Kedokteran ini telah diperjuangkan sejak 2014-2019 dan menjadi program Partai NasDem. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Pendidikan Kedokteran, Willy Aditya menyampaikan revisi UU urgen untuk segera digodok.

 Dia menerima masukan perubahan UU ini untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran dan menciptakan kelulusan dokter yang andal di mata internasional. Dengan menggabungkan spirit kemajuan revolusi industri 4.0. Apalagi, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menurut dia membuka peluang bagi dokter impor masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu kompetensi pendidikan dalam negeri harus dibenahi.

“Kita berinisiatif memperjuangkan,” kata Willy. Agar tidak adaanggapan bahwa RUU Dikdok merupakan produk partai politik, Willy Aditya membuka ruang diskusi dengan para pakar kesehatan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), pakar hukum kesehatan dan kalangan akademisi untuk menemukan titik temu bersama. Melalui momentum diskusi revisi UU ini juga diharapkan menjadi medium untuk saling koreksi agar tidak menjadi ego sektoral. Pria yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem tersebut menjelaskan, isu utama adalah restorasi humanisme.

Undang-undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 dinilai memberi legitimasi atas formal dan panjangnya masa pendidikan hingga legalitas profesi seorang dokter. Sejumlah aturan yang dikandungnya menunjukkan panjangnya birokrasi yang berbanding lurus dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Ribuan calon dokter tidak dapat menjalankan profesinya akibat terjegal syarat legal formal.

Dia menyebutkan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Dikdok, sehingga perlu ada perubahan secara fundamental terhadap UU tersebut. Saat ini proses penggodokan di DPR RI sudah dalam tahap penyusunan draft RUU. Pada kesempatan tersebut, Pakar Hukum Kesehatan, dr H.M Nasser juga menambahkan beberapa substansi yang perlu direvisi. Antara lain kurikulum pendidikan kedokteran.

“Kurikulum ini sangat penting, kurikulum tidak diatur oleh UU kita sehingga menjadi masalah besar bagi kita,” katanya. Nasser juga menyetujui restorasi humanisme pendidikan kedokteran. Karena restorasi ini sangat penting. Dia juga mengapresiasi Partai NasDem Jawa Timur yang peduli pada restorasi humanisme pendidikan kedokteran. “Perubahan UU Dikdok memberikan harapandan masa depan bagi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (ks13)

Komentar