Mufti Anam: Kenaikan PPN 12 Persen Beratkan Masyarakat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mufti Anam, mengkritik keras rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada barang kebutuhan pokok alias sembako.
KANALSATU- Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mufti Anam, mengkritik keras rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada barang kebutuhan pokok alias sembako.

Menurutnya, hal tersebut akan menghambat momentum pemulihan ekonomi yang kini perlahan mulai tertata ditengah musibah Covid19. Apalagi, pemerintah juga berniat mengerek besaran PPN menjadi 12 persen dari sebelumnya sepuluh persen.

"Sekarang ini kan masih dalam proses pemulihan ekonomi. Dimana daya beli masyarakat sudah mulai tumbuh meskipun masih dalam suasana Covid19. Jika rencana pemerintah untuk menaikkan PPN ini dilakukan rencana pemulihan ekonomi ini otomatis akan terhambat.
Padahal kembali bergeliatnya proses jual beli ditengah masyarakat merupakan kunci pemulihan dan jantung pertumbuhan ekonomi negara ini," ujar Mufti Anam saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis, (10/6/2021).

Mufti Anam menambahkan, minimal ada dua dampak buruk jika rencana kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut dilakukan khususnya terhadap sembako itu terwujud. Pertama, meningkatkan inflasi yang mana PPN akan membuat harga barang naik yang mengakibatkan inflasi terjadi.

Kedua, membuat upaya pengentasan kemiskinan semakin sulit dilakukan. Dia mengingatkan bahwa konsumsi terbesar masyarakat miskin tersedot untuk kebutuhan pangan.


Menurutnya, data BPS itu, bahan makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan, sekitar 73,8 persen dari total garis kemiskinan, per September 2020.

'Kontribusi bahan makanan terhadap garis kemiskinan terus naik. Jika kita dibandingkan September 2019 ke September 2020 itu ada kenaikan empat,”
imbuh politikus muda yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini.


Oleh sebab itu, dia menyarankan agar Menteri Keuangan lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan di tengah pandemi Covid-19.

”Saya menyadari ada tantangan shortfall pajak, tapi tetap harus kreatif, jangan sembako dikenakan PPN. Justru ketika inflasi tinggi, lalu kemiskinan naik, ekonomi akan susah rebound dan otomatif penerimaan pajak juga masih akan seret,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain ada rencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, pemerintah menyiapkan skema PPN terhadap barang kebutuhan pokok. Hal tersebut tertuang dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Sembako adalah objek yang tidak dikenakan pajak, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan 116/PMK.010/2017. Barang kebutuhan pokok itu adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, ubi-ubian, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.
Komentar