Anggota DPR RI, Arteria Dahlan : Permenperin 03/2021 Rugikan Industri Mamin Jatim

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan (kanan) bersama Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki mengkritisi pelaksanaan Permenperin 3/2021.

KANALSATU – Terbitnya Permenperin 03/2021 menyebabkan kegaduhan di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena sejak aturan ini diberlakukan, pasokan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman (mamin) di Jatim jadi terhenti.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyebut pemberlakuan Permenperin 03/2021 mengindikasikan adanya permufakatan jahat yang merugikan industri gula, perusahaan makan minum (mamin), dan petani tebu di Jawa Timur.

“Jangan-jangan kebijakan ini merupakan permufakatan jahat, yang ada uangnya. Apakah kebijakan ini hanya untuk melindungi 11 pabrik gula tersebut dan melegalisasi kartel dengan memanfaatkan kewenangan negara. Kami akan menggalang dukungan ke penegak hukum, baik kepolisian, KPPU, dan KPK,” ujar Arteria di sela-sela kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan dan Polda Jawa Timur, Selasa (27/4/2021) kemarin.

Permenperin ini menyebut, pabrik yang dapat mengolah rafinasi dibatasi hanya bagi pabrik yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010. Sedangkan pabrik pengolah gula rafinasi di Jatim tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut.

Akibatnya UKM dan industri mamin di Jawa Timur harus membeli gula rafinasi dari luar Jawa Timur. Misalnya saja dari Cilegon, Cilacap hingga Lampung yang menyebabkan UKM dan industri mamin Jatim harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan bahan baku.

Kebijakan ini jelas merugikan UKM dan industri mamin di Jatim. "Padahal, industri mamin di Jawa Timur adalah yang terbesar kedua secara nasional. Tidak hanya perusahaan skala besar namun juga UMKM juga terganggu,"
ujarnya.

Arteria mengungkapkan, pemerintah seharusnya mengambil langkah strategis untuk memproteksi industri lokal untuk tetap bertumbuh dan menjadi lebih besar. Terlebih selama pandemi yang menyebabkan lesunya perekonomian.

"Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 ini tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional. Namun, kebijakan Permenperin 03/2021 ini justru kontraproduktif karena memberi hak eksklusif secara tidak rasional hanya kepada 11 pabrik gula," tutur anggota dewan dari PDI Perjuangan tersebut.

Arteria menambah, Permenperin 03/2021 juga bertentangan dengan semangat nasionalisme, karena 11 pabrik gula tersebut nyatanya tidak ingin dan tidak mampu mengolah gula dari tebu petani. Logika dari kebijakan ini adalah jika terjadi kekurangan gula, prioritas utama adalah dengan melakukan impor dan tidak mengambil dari kebun petani gula.

Sementara itu, pabrik gula dengan usia lebih muda di atas 25 Mei 2010 telah melakukan investasi pada mesin produksi menjadi lebih berdaya saing dan menghasilkan produk gula rafinasi dengan kualitas tinggi. Pabrik gula tersebut juga mampu menyerap gula tebu petani dan gula mentah, serta memasok kebutuhan gula rafinasi kepada industri mamin di Jawa Timur secara lebih efisien.

“Kebijakan seperti ini jelas bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang mengedepankan kemudahan berusaha, terbuka pada investasi baru, dan berdaya saing. Juga membuka liberalisasi gula, menihilkan potensi sumber daya daerah, dan mematikan ekonomi Jawa Timur. Kok kita konsisten mempertahankan perusahaan yang tidak efisien dan ketinggalan zaman, sementara yang lebih maju dan efisien dibunuh,” tegas dia.

Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki menjelaskan, akibat Permenperin 03/2021 tersebut UKM dan industri mamin di Jawa Timur saat ini tidak beroperasi. Dengan kebijakan tersebut, biaya produksi menjadi lebih tinggi dan tidak menguntungkan.

Kondisi ini semakin menekan karena UKM dan industri mamin Jawa Timur kehilangan momentum masa puasa dan lebaran saat ini.

“Pasokan gula rafinasi selama ini datangnya dari pabrik gula di Jawa Timur. Karena Permenperin 03/2021, kami tidak lagi mendapat pasokan gula rafinasi. Kalau kami paksa produksi dengan membeli gula dari luar Jawa Timur dengan biaya transportasi naik menjadi Rp350 – 400 per kilo, biaya produksinya akan sangat mahal. Lebih baik tidak beroperasi sama sekali, daripada akhirnya menderita kerugian,” katanya.

Zakki menambahkan, kehadiran pabrik gula di Jawa Timur yang dapat menyerap gula tebu dan gula mentah sangat menguntungkan petani tebu, UKM, dan industi mamin di Jawa Timur. Dengan sistem pembelian yang lebih baik dan pembayaran yang lebih cepat, pabrik gula tersebut sangat membantu petani tebu.

Di lain pihak, UKM dan industri mamin Jawa Timur juga bisa mendapatkan pasokan gula rafinasi dengan biaya transport yang lebih murah, kualitas produk tinggi, serta hubungan kemitraan yang telah terjalin saling menguntungkan selama ini.

“Kami minta supaya Permenperin 03/2021 ini dicabut. Penguatan lokal, UKM, dan menjaga pertumbuhan ekonomi lokal sangat penting di saat pandemi ini. Kartel yang dilegalisasi ini merugikan industri mamin di Jawa Timur,” tegas dia. (KS-5)
Komentar