RUPS Tahunan 2021, XL Axiata Bagikan Dividen Rp 339,4 Miliar

Direksi dan Komisari PT XL Axiata, Tbk seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

 

 

KANALSATU – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 PT XL Axiata, Tbk menyetujui pembagian saham sebesar 50% dari keuntungan. Totalnya dividen ini kurang lebih sebesar Rp 339,4 miliar yang atau setara dengan Rp 31,7 per saham.

 

”Sisa dari keuntungan lainnya akan kami pergunakan sebagai Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp 100 juta dan selebihnya dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan,” kata Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Jumat (23/4/2021).

 

Rapat juga menyetujui Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), serta menyetujui sisa Rp 32.047.000.000 (tiga puluh dua miliar empat puluh tujuh juta Rupiah) (dibulatkan) untuk dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

 

RUPS tersebut juga menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim sebagai anggota Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatannya menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dengan diterimanya pengunduran diri tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan XL Axiata terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah Presiden Komisaris Muhamad Chatib Basri, Komisaris dijabat oleh Vivek Sood, David R. Dean, Dato’ Mohd Izzaddin bin Idris dan Hans Wijayasuriya.

 

Sedangkan Komisaris Independen yaitu Yasmin Stamboel Wirjawan, Muliadi Rahardja dan Julianto Sidarto.

 

Selain itu, Rapat menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan bidang usaha berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut.

(KS-5)

Komentar