Wakil DPD RI: Dengan PP 11 Tahun 2021 Bisa memperkuat Fungsi BUMDesa.

Wakil Ketua DPD RI H. Mahyudin menjadi BUMDesa kuat dan mampu dalam menopang ekonomi desa diakui masih jauh dari harapan," ujarnya saat ditemui ketika membuka seminar urgensi BUMDesa bersama Bupati Klungkung dan Pengurus BUMDesa Kampung Gelgel Klungkung di Rumah Luwih, Gianyar, Rabu (31/3/2021).
KANALSATU- Pemerintah pusat saat ini tengah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai alternatif dari belum disahkannya UU BUMDesa. Wakil Ketua DPD RI H. Mahyudin menegaskan, bahwa PP tersebut berfungsi sebagai dasar pelaksanaan teknis dalam lembaga Bumdes dengan merujuk UU Cipta Kerja.

Menurutnya, salah satu poin yang nantinya diatur dalam PP tersebut adalah terkait sertifikasi badan usahanya. Dengan adanya sertifikasi Kemenkumham, nanti badan usahanya bisa diatur lewat yayasan atau PT. Sehingga dapat memenuhi unsur legalitas, kemudian lebih mudah membangun kerjasama dengan pihak ketiga.

"Karena berdasarkan data yang ada, sebanyak 2.188 BUMDesa di seluruh Indonesia saat ini dalam kondisi sudah tak beroperasi dan 1.670 BUMDesa yang tidak memberikan kontribusi bagi desa. Dengan masih banyaknya BUMDesa yang tidak beroperasi dan tidak berkontribusi, maka keinginan agar menjadi BUMDesa kuat dan mampu dalam menopang ekonomi desa diakui masih jauh dari harapan," ujarnya saat ditemui ketika membuka seminar urgensi BUMDesa bersama Bupati Klungkung dan Pengurus BUMDesa Kampung Gelgel Klungkung di Rumah Luwih, Gianyar, Rabu (31/3/2021).


Namun, pihaknya sebagai representasi dari masyarakat desa terus mendorong agar UU BUMDesa ini segera dirampungkan. Bahkan UU Bumdes ini menjadi perioritas pembahasan utama program legislasi nasional (Prolegnas) selain UU Kepulauan.

"Ini sudah menjadi domain DPD RI, bersama RUU Daerah Kepulauan. Maka, saat ini kami perlu menyisir masukan di lapangan langsung dari desa karena tak cukup hanya dibahas di atas meja. Kita targetkan selesai tahun ini," imbuhnya.


Dengan begitu, nantinya desa menjadi kunci untuk membangun negara yang kuat. Ini sudah sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung Wayan Suteja, mengatakan saat ini masih ada lima desa yang belum memiliki BUMDesa dari 53 desa di Klungkung. Dia mengakui penatausahaan BUMDesa belum diatur.

Demikian juga mengenai klasifikasi BUMDesa, seperti klasifikasi BUMDesa yang tumbuh, berkembang dan maju. Dia berharap dengan adanya UU BUMDesa ini, nantinya dapat memperkuat keberadaan BUMDesa dan mampu menopang perekonomian masyarakat desa.

Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Bali, Bambang Santoso berharap melalui kegiatan sosialisasi tentang BUMDesa ini menjadi harapan baru bagi masyarakat desa untuk kembali menata perekonomian yang lebih baik kedepan apalagi di tengah-tengah pandemi Covid19. (Sa).
Komentar