Pidato Presiden RI mengenai Postur RAPBN 2017
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Wakil Presiden,
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.
Agenda Sidang Paripurna pada sore hari ini akan dibahas draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017. Walaupun RAPBN 2017 sudah dibahas beberapa kali dalam Rapat Terbatas maupun Sidang Paripurna, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama.
Pertama, saya minta agar momentum kondisi perekonomian sekarang ini yang sudah mulai keliatan cukup baik di tahun 2016 tetap harus kita jaga, tetap harus kita tingkatkan. Dan juga pertumbuhan ekonomi nantinya di kuartal kedua, ketiga, dan keempat, kita ingin lebih baik, sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan dampak dari tax amnesty. Dan untuk inflasi, juga terus agar kita kendalikan bersama-sama sehingga bisa berdampak menekan kemiskinan. Dan BPS telah mengumumkan inflasi pada bulan Juli 2016 sebesar 0,69 persen, ini merupakan inflasi terendah jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir sejak 2012. Ini harus kita jaga terus, terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan, agar dilihat setiap jam, setiap hari, dipantau terus, ditekan, sehingga inflasi betul-betul bisa kita kendalikan.
Yang kedua, dalam merumuskan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok besaran awal RAPBN 2017 harus dipastikan sesuai dengan kondisi perekonomian kita dan memperhatikan juga situasi dan kondisi perekonomian global. Karena kita harus mengkalkulasi potensi pengaruh global terhadap ekonomi kita. Melemahnya aktivitas ekonomi di Tiongkok misalnya, lemahnya harga komoditas, serta juga adanya resiko-resiko penyesuaian suku bunga the Fed, ini harus kita pantau terus.
Dan yang ketiga, momentum amnesti pajak, harus kita gunakan momentum ini sebaik-baiknya, kita pergunakan sebaik-baiknya. Dengan amnesti pajak ini kita ingin memperluas sekaligus memperbaiki basis data pajak yang valid, yang terintegrasi, yang komprehensif sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita.
Yang keempat, dalam hal kebijakan belanja kementerian/lembaga saya minta betul-betul fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Jangan lepas dari program-program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas layanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitias program perlindungan sosial yang telah kita buat. Utamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow program.
Dan kelima, kita memang harus melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional. Efisiensi bisa dilakukan untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang. Ini saya tekankan terus setiap kita menyiapkan perencanaan RAPBN agar belanja-belanja modal itu yang lebih diprioritaskan. Saya juga instruksikan, perintahkan, pimpinan kementerian/lembaga untuk dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja. Saya sudah perintahkan ini juga berkali-kali. Coba dilihat satu persatu dilihat secara detil sampai satuan tiga, hal-hal yang kira-kira tidak masuk akal dan kira-kira angkanya terlalu tinggi coret, ganti yang masuk logika. Dan juga untuk urusan DAK semuanya harus detil, harus bisa dipertanggungjawabkan terutama yang berkaitan dengan DAK penugasan.
Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. (Humas Setkab)