Serahkan Santunan untuk 75 Petugas Pemilu di Jatim yang Meninggal
KANALSATU - Penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Jatim berlangsung dengan lancar. Meskipun demikian terdapat 75 orang petugas yang meninggal dunia di Jawa Timur selama proses Pemilu.
Jumlah ini terdiri dari, unsur KPU 60 orang, unsur Bawaslu 9 orang, unsur petugas keamanan 1 orang, saksi 2 orang, petugas pemantau pelaksana pemilu 1 orang, dan warga 2 orang.
Pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) juga diserahkan santunan BPJS sejumlah Rp 42 Juta kepada masing-masing 10 orang petugas Bawaslu, KPU, dan pekerja rentan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyono didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Pj. Gubernur Adhy Karyono.
Selain itu juga diserahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar masing-masing Rp10.000.000 kepada 75 petugas Pemilu yang meninggal dunia di Jatim dengan total bantuan sebesar Rp750 juta. Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada empat orang ahli waris petugas Pemilu.
"Dalam rangka meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, kami dari Pemprov Jatim juga memberikan santunan kematian masing-masing sebesar 10 juta rupiah, sehingga totalnya mencapai Rp 750 juta," ujar Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Surabaya, Senin (26/2/2024).
Mengenai Rakortekrenbang tahun 2024, dikatakan Adhy ini adalah forum strategis yang akan menentukan proses perencanaan pembangunan ke depan. Khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu juga penyelarasan dan sinkronisasi APBD dan APBN.
Dalam hal ini, Pj. Gubernur Adhy menekankan bahwa mekanisme bottom-up harus diterapkan, yaitu melalui penjaringan usulan kebutuhan dari bawah ke atas yang membutuhkan pembiayaan dari APBN.
Lebih lanjut, Adhy menyoroti tahun 2025 sebagai tahun pertama berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Ia mencontohkan, sebagai imbas penerapan UU tersebut, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan potensi Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp4 triliun. Yang mana kebijakan ini akan berpengaruh pada dukungan provinsi kepada Kabupaten Kota.
Ia menyampaikan dukungannya kepada jajaran OPD di Pemprov Jatim dan juga Pemprov lainnya untuk melakukan efisiensi anggaran dan mencari sumber pemasukan anggaran lain sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia juga menggarisbawahi pesan Sekjen Mendagri Suhajar Diantoro untuk terus membangun sektor kesehatan, layanan publik, pendidikan, hingga investasi sebagai upaya optimalisasi APBD.
Pj. Gubernur pun menyampaikan harapan besarnya agar perencanaan APBD dan APBN dapat selaras sehingga mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
"Di akhir saya ingin menyampaikan terima kasih telah menetapkan Jatim sebagai tuan rumah Rakortekrenbang Nasional yang dihadiri 38 provinsi dan 5.000 peserta, ini pastinya menciptakan gerak ekonomi bagi Jawa Timur," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Suhajar Diantoro mengatakan kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan dan pengikut dalam menyusun rencana kerja yang akan dimulai 2025 mendatang. Dengan begitu, pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan.
Selain itu, bersinergi untuk dapat memperkuat PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi tetap dengan prinsip utama jangan memberatkan masyarakat.
"Caranya, membuka peluang usaha yang luas seperti penguatan UMKM, memperkuat misi pelayanan publik diikuti pelayanan berbasis elektronik," ujarnya.
(KS-9)
