Anggota REI Sambut Gembira Pelonggaran Pelaksanaan Aturan LSD

Rakerda REI Jatim 2022

Walikota Batu Dewanti Rumpoko membuka Rakerda Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Jatim 2022, Rabu (28/9/2022).

 

 

KANALSATU – Pelonggaran pemberlakuan kebijakan Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) disambut gembira pelaku usaha perumahan. Dengan pelonggaran ini, pengusaha properti bisa kembali melanjutkan proyek pembangunan perumahan.

 

"Kami sudah mendapat angin segar setelah bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang akan membuatkan SK bahwa proyek-proyek properti yang sudah memiliki izin sebelum 16 Desember 2021 dan sesuai tata ruang, tetap bisa melanjutkan proyeknya," papar Plt. Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie disela acara Rakerda REI Jatim di Kota Batu, Rabu (28/9/2022).

 

Aturan tentang konservasi lahan pertanian tanaman pangan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di delapan provinsi tersebut. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

 

Dikatakan Hari, kebijakan LSD telah membuat sedikitnya 207 proyek pembangunan rumah terdampak dan disebut membangun di atas area persawahan. ”Kebijakan tersebut memang baik yaitu melindungi swasembada pangan. Tapi 92 persen anggota kami sudah mengantongi izin sebelum ada aturan SLD tersebut,” ujar Harie.

 

Dalam Rakerda bertema “Bangkit Bersama di Era Digitalisasi Perizinan yang Semakin Mudah dan Lancar” tersebut Hari juga menyebutkan bahwa tantangan yang dialami pengusaha properti tidak hanya mengenai LSD tetapi juga masalah perizinan yang masih terlalu lama dan berbelit.

 

Ketua DPD REI Jatim, Soesilo Efendy menambahkan perizinan yang lama menjadi salah satu faktor penghambat proyek tidak berjalan tepat waktu. Belum lagi permasalah IMB yang berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

 

”Masalah tidak hanya di pengusaha tetapi belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang ini pun belum banyak yang punya,” papar Soesilo.

 

Sementara itu Walikota Batu Dewanti Rumpoko mengakui saat ini di Batu proses perizinan masih agak lamban. Namun dengan adanya Mall Pelayanan Terpadu (MPT) semua perizinan diharapkan bisa lebih cepat.

 

Ketua Penyelenggara Rakerda REI Jatim, Achmad Salim mengatakan dalam Rakerda ini diselenggarakan pula sidang internal yang diharapkan bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi ke DPP dan DPD Jatim sendiri untuk meningkatkan bisnis properti. ”Bagaimana menanggapi isu-isu saat ini untuk kemaslahatan anggota,” jelasnya.

 

Sehari sebelumnya, 300 lebih anggota REI Jatim yang hadir juga mengikuti mini olimpiade untuk menjalin rasa kebersamaan dan kekompakan antar anggota. Selain itu juga ditampilkan drama komedi yang menampilkan pentingnya pemahaman mengenai bisnis properti. (KS-5)

Komentar