Pemprov dan Pemkab/ Pemkot se-Jatim Borong 32 Penghargaan BKN Award 2022

KANALSATU - Provinsi Jawa Timur sukses memborong penghargaan dalam Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2022. Total sebanyak 32 penghargaan di bidang kepegawaian yang berhasil ditorehkan Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten/kota.

Rinciannya tiga kategori penghargaan untuk Pemprov Jatim, antara lain Implementasi Manajemen ASN Terbaik, Terbaik 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, dan Terbaik ke IV Kategori Penilaian Kompetensi. Sementara untuk 29 penghargaan lainnya diberikan BKN untuk 17 kabupaten/ kota se Jatim.

Capaian ini sangat membanggakan lantaran mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada BKN Award tahun 2020, total penghargaan yang diraih oleh Pemprov serta Kabupaten/Kota di Jatim hanya sejumlah 9 penghargaan.

Sementara pada tahun 2021 total penghargaan BKN Award yang diterima Pemprov Pemkab/ Pemko sebanyak 11 penghargaan dan pada tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 32 penghargaan.

Sederet penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf yang diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Golden Tulip Holland Resort Batu, Rabu (10/8/2022).

Gubernur Khofifah menyebut penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras pemkab/pemkot untuk meningkatkan mutu kinerja dibarengi dengan sinergitas yang patut diacungi jempol.

"Selamat atas raihan prestasi dari BKN RI, terus lakukan inovasi terbaik untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya, sesejahtera-sejahteranya dan jadikan daerah kita untuk menyemai damai, kasih dan membangun nasionalisme," ujarnya usai menerima penghargaan.

Untuk diketahui, prestasi yang diraih Jawa Timur karena dinilai telah berhasil membuat perencanaan kebutuhan pegawai yang tidak hanya mengakomodir keperluan dari masing-masing perangkat daerah di Jawa Timur. Upaya tersebut juga dinilai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan visi misi dari Gubernur Jawa Timur.

Sementara untuk kategori Manajemen ASN terbaik, hal tersebut sejalan dengan implementasi merit system yang diawasi oleh KASN dan juga dinilai dari penerapan norma, standard, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan manajemen ASN (NSPK).

Selain itu, Jawa Timur juga telah dinilai berhasil mengakomodir mutasi pegawai, baik terkait kelengkapan admistrasi serta memenuhi perencanaan kebutuhan pegawai dengan maksimal.

Sementara itu terkait raihan Jatim pada Peringkat IV BKN Award kategori Penilaian Kompetensi, dimana keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kategori ini juga didukung oleh komitmen penyelenggaraan Assessment Center baik bagi ASN Pemprov Jatim maupun fasilitasi di berbagai Kabupaten Kota.

Saat ini, Pemprov Jatim telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk UPT Pusat Penilaian Pegawai dan mendapatkan akreditasi A.

Tak kalah membanggakan, rekor capaian tertinggi, yakni untuk kategori utama tentang implementasi managamen ASN, Jawa Timur menduduki peringkat pertama nasional dengan total jumlah 11 instansi dari total jumlah nasional sebanyak 66 instansi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya transformasi learning bagi para ASN. Menurutnya, revitalisasi proses pembelajaran implementasi dan mekanisme, harus dilakukan secara komperhensif utamanya di unit kecil pada masing-masing instansi.

Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengajak seluruh ASN di Jatim untuk memiliki mindset terbuka dan proaktif yang harus dilakukan oleh tim untuk memaknai sebuah inovasi dan kreatifitas pekerjaan.

Gubernur Khofifah juga mengajak ASN Jatim untuk tetap menjaga etika dalam kultur birokrasi. Hal tersebut agar dipahami dan terus dijalankan.

"Tidak banyak orang yang sabar mendengar, hanya senang menyampaikan. Mari kita tradisikan budaya mendengar. Lalu ada fleksibilitas dan regulasi yang harus dipedomani," kata Khofifah.

Selanjutnya, Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut berpesan, tranformasi dari 4.0 menuju ke 5.0 bukan hanya sekedar belajar, namun haruslah membangun metode pembelajaran.

Sementara itu, bertepatan dengan bulan Kemerdekaan, Gubernur Jatim menambahkan, dengan diraihnya banyak penghargaan dari BKN kali ini dapat menjadi momentum untuk membangun nasionalisme serta integrasi dalam membangun bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BKN RI Supranawa Yusuf menambahkan, BKN RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten/Kota yang meraih banyak pengharagaan.

Waka BKN RI menambahkan, dengan diraihnya penghargaan bagi manajemen ASN dapat menjadi pendorong bagi instansi yang saat ini belum dapat memperbaiki manajemen ASN. Sehingga kepdepan dapat melaksanakan dengan lebih baik lagi.

"Penghargaan bukan target tapi bagaimana kita bisa melakukan pengelolahan sesuai dengan NSPK. Penhargaan ini merupakan stimulus supaya kita semua dapat mengoptimalkan kinerja pengelolahan di SDM masing-masing," kata Waka BKN RI.

Meski begitu, Supranawa juga mengaku bangga dengan progres perbaikan prestasi yang dilakukan Jawa Timur. "Saya ucapkan selamat pada seluruh pimpinan dan pejabar pembina kepegawaian yang notabene adalah Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Walikota yang sudah berhasil mendapatkan penghargaan berupa BKN Award," ujarnya.

Dalam BKN Award 2022, penghargaan yang diraih oleh pemerintah kabupaten/ kota antara lain, Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian diraih Pemkot Surabaya, Pemkot Mojokerto, dan Pemkot Madiun.

Kategori Penilaian Kompetensi diraih oleh Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkot Mojokerto, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Pacitan.

Kategori Penerapan Pemanfaatan Dara Sistem Informasi dan CAT diraih oleh Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkot Batu, dan Pemkab Blitar.

Kategori Implementasi Penerapan dan Manajemen Kinerja, diantaranya yakni Pemkot Malang, Pemkot Pasuruan, Pemkot Mojokerto, Pemkab Tulungagung, Pemkab Lamongan, dan Pemkab Sidoarjo.

Sementara untuk Kategori Specuak Mention-Pilot Project SIASN diraih oleh Kota Madiun dan terakhir Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik didapatkan oleh Pemkab Blitar, Pemkab Bondowoso, Pemkab Lamongan, Pemkab Lumajang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Pacitan, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Tulungagung, Pemkot Blitar dan Pemkot Malang. (KS-10)

Komentar