Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi UMKM

RUU PERKOPERASIAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat kunjungan ke Bandung, Jumat (24/6/2022), meminta agar pemerintah dan DPR RI segera merampungkan RUU Perkoperasian. (sefdin)

KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian. 

Permintaan itu di sampaikan di sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022).

Pada lesempatan itu LaNyalla juga meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

Alasannya, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan.

"Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP," tegasnya.

Namun, lanjut LaNyalla,  terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. 

Fakta diakui ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi yang besar dan tidak rasional. Misalnya, dicontihkan dengan pinjaman Ro40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima Ro30 juta, dan pengembalian menjadi Ro70 juta. 

"Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman," paparnya.

Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya.

"Saya setuju terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan," katanya.

Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (ard)

Komentar