Pasca PON, Pemkot Surabaya Wajibkan Atletnya Karantina

Salah satu atlet Whusu Jatim usai bertanding di PON XX Papua Cluster Merauke langsung menjalani swap

KANALSATU – PON Papua 2021 masih terus berlangsung, seluruh daerah masih berebut untuk menjadi yang terbaik. Sayang, belum usai perjuangan atlet Jawa Timur untuk meraih yang terbaik, kabar kurang enak datang dari Pemerintah Kota Surabaya. Berdalih untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemkot mewajibkan atlet dan official asal Surabaya untuk melakukan karantina pasca usainya PON. 

Hal ini seperti yang dituangkan dalam surat edaran Pemkot Surabaya nomor: 443.2/13174/436.8.4/2021, tertanggal 4 Oktober yang ditujukan kepada Ketua KONI Jawa Timur. Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, meminta kepada seluruh atlet dan atau Official yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau berdomisili di Kota Surabaya wajib melaksanakan karantina di tempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

Karantina dilaksanakan selama 5 hari serta dilakukan tes swab pada hari ke 4 di tempat karantina. Menanggapi surat ini, Ketua Satgas Kontingen PON XX Jawa Timur, M Nabil berharap Pemkot Surabaya mempertimbangkan aturan ini.

“Kebijakan Pemkot Surabaya ini perlu dipertimbangkan lagi karena sebelum berangkat ke Papua atlet Jatim sudah swab PCR. Bahkan sejak September 2020 ketika KONI Jatim menggelar Puslatda New Normal (PNN) para atlet juga menjalani karantina, dan Swab PCR secara berkala,” ucapnya.

Ketika berada di Papua, sebelum tanding diswab antigen, menjelang kepulangan harus swab PCR lagi. “Mengapa hanya kepulangan yang dari Papua saja yang harus dikarantina dibandingkan daerah lain. Hal ini akan menjadi sensitif dan membuat tersinggung karena hanya Pemkot Surabaya saja yang seperti ini. Yang dari Papua kalau landing di daerah lain di Indonesia tidak pakai karantina,” keluhnya.

Seandainya ada atlet positif Covid-19 saat di Papua sudah disiapkan tempat isoman dan pasti tidak bisa pulang sampai dinyatakan negatif lagi hasilnya. “Dengan kerendahan hati saya berharap aturan karantina ini dipertimbangkan lagi kebijakan yang dapat menimbulkan masalah baru antara Jawa Timur dan Papua,” pungkas Nabil.(ks/7)

Komentar