Gairah ‘Impact Investasi’ dan Peran Pemerintah Pusat-Daerah dalam Capaian Kesiapan Sumber Daya Manusia Unggul

Baru-baru ini, tepatnya pada Rabu 28 April 2021, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelantikan digelar di Istana Negara, dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diminta meningkatkan koordinasi setiap pemangku kepentingan dalam menggenjot investasi.

Tujuan utama pembentukan Kementerian Investasi oleh Presiden Joko Widodo pastinya untuk meningkatkan koordinasi kebijakan investasi. Sesuai tujuan itu, yang harus dilakukan oleh Pak Bahlil adalah bagaimana mengkoordinasikan, mensinergikan kebijakan-kebijakan investasi antar kementerian dan lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah.

Bila koordinasi ini bisa lebih baik, realisasi investasi akan lebih baik lagi perlu juga dicatat, koordinasi kebijakan itu tidak satu pihak, diperlukan kesediaan pihak lain juga, ego sektoral harus dihilangkan. Pemerintah berencana mendorong seluruh instrumen investasi untuk bisa digenjot lebih keras agar peringkat atau rating investasi dan outlook Indonesia tidak turun

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Gairah Impact Investasi

Dengan adanya Kementerian Investasi, dunia usaha sangat menaruh harapan besar terhadap institusi baru ini, secara khususnya dari sisi kelancaran dan kepastian perizinan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis digital sebagaimana diharapkan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan sejumlah perangkat regulasi turunannya bisa menjadi peluang meningkatkan investasi asing guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada 2022.

Realisasi investasi kuartal I-2021 diharapkan dapat tercatat tumbuh baik, yang didominasi oleh penanaman modal asing, sementara investor dalam negeri justru terlihat masih wait and see. Ini harus dioptimalkan oleh pemerintah. Data peringkat investasi dan outlook Indonesia masih stagnan setahun terakhir. Standard and Poor’s (S&P) bahkan belum mengerek naik dan masih mempertahankan outlook negatif dengan rating BBB pada 22 April 2021 lalu.

Di tengah ketidakpastian akibat pandemi covid-19, banyak negara termasuk Indonesia juga masih memangkas target pertumbuhan ekonomi sekaligus memasang posisi konservatif dalam jangka menengah.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I 2021 mencapai Rp 219,7 triliun, tumbuh 4,3 persen (year on year). Dari nilai tersebut PMA mendominasi senilai Rp 111,7 triliun atau setara 50,8 persen, sementara PMDN senilai Rp 108,0 triliun. Secara tahunan PMA mencatat pertumbuhan 14 persen sementara PMDN tercatat negatif 4,2 persen. Pentingnya investasi dalam meningkatkan perekonomian ini juga dilihat pemerintah dengan meng-upgrade Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Partisipasi Pemerintah Pusat-Daerah Perlu di Koordinasikan

Tentu menyambut adanya gairah Impact Investasi perlu adanya koordinasi dimana sudah adanya payung hukum UU cipta kerja sebagai dasar dalam memudahkan realisasi Investasi antara pemerintah bukan hanya menjadi tugas bagi pemerintah pusat saja namun perlu di koordinasikan dengan pemerintah daerah yang tahu secara detail kondisi persiapan daerah nya seperti kapasitas Sumber daya manusia, Infrastuktur sarana dan prasarana dan persiapan daerahnya dalam menyiapkan adanya gairah impact investasi.

Seperti yang kita ketahui dari total investasi yang masuk ke Indonesia selama triwulan I 2021 telah mencapai Rp 219,7 triliun, yang terdiri dari PMA sebesar Rp111,7 triliun dan PMDN sebesar Rp108,0 triliun.

Akselerasi Kinerja Pemerintah Fokus pada Ekonomi Pemberdayaan

Menurut data BKPM, sebaran realisasi PMDN dan PMA tertinggi masih berada di wilayah Pulau Jawa. Data Realisasi PMDN terbesar berikutnya berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua. Sedangkan PMA terbesar berikutnya berada di wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, serta Bali dan Nusa Tenggara.

Sejak 2018, dari tren lokasi penanaman modal, Jawa Barat terus menempati urutan pertama dibanding provinsi lain. Pemerintah Daerah Jawa barat masih menjadi primadona investasi karena ditopang iklim investasi yang sudah lebih siap, baik dari sisi infrastruktur maupun sokongan sumber daya manusia (SDM).

Harapannya perlu daerah berlomba dalam meningkatkan persiapan daerah nya dalam mendukung investasi yang masuk di daerahnya, sehingga pemerintah daerah juga wajib mempersiapkannya seperti menyediakan pelatihan sertifikasi khusus pada keahlian tertentu pada daerah nya kemudian apabila ada investasi bintang 5 masuk didaerah warganya perlu disiapkan pelatihan yang setara hotel bintang 5 dll.

Dari hal ini kebijakan terkait investasi yang dilahirkan pun harus dilandasi pemikiran bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan agar melahirkan kepercayaan (trust) dari investor dalam menyediakan tempat terbaik untuk investasi pertama infrastruktur, kedua sumber daya manusianya yang produktif dalam segala hal.

 Program dan Kerja Sama Kegiatan Mencapai Kesiapan SDM Unggul

Selain meningkatkan kinerja koordinasi, pemerintah pusat dan daerah juga harus memperbanyak program kegiatan yang berfokus pada penanganan isu-isu ketimpangan dan persiapan daerah terutama sumber daya manusia dan infrastuktur.

rogram tersebut dapat dilakukan atau kerjama oleh universitas dan sekolah tinggi dimasing masing daerah itu sendiri maupun bekerja sama dengan komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pemerintah setempat. Adapun wujud program tersebut dapat berupa sertifikasi keahlian kerja yang dapat mengikuti kebutuhan untuk menarik investasi untuk masuk, pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi (Empowering Economy) pemerintah dengan para stake holder, program relawan mahasiswa kembali membangun daerah, ataupun program lain yang berkaitan dengan tema pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah Pusat-Daerah juga dapat berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa (ormawa) agar program kerja mereka dapat diupayakan beririsan dengan isu-isu pemberdayaan ekonomi (Empowering Economy). Selain itu, melimpahnya jumlah SDM mahasiswa daerah dan kecerdasan pola pikirnya mampu memberikan daya dukung dalam rangka keberhasilan program dan kerja sama kegiatan dalam pencapaian pemberdayaan ekonomi (Empowering Economy) dalam menyambut gairah impact Investasi. (*)