Misi Dagang Jatim di Maluku Utara Catat Total Transaksi Rp 500,2 Miliar



KANALSATU - Dalam rangka meningkatkan potensi perdagangan antar daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Misi Dagang dengan mempertemukan para pengusaha dari Jatim dengan para pengusaha dan warga Jatim di Provinsi Maluku Utara (Malut). Misi Dagang yang mengangkat tema "Meningkatkan Jejaring Konektivitas Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara" ini diikuti oleh 150 pelaku usaha.

Terdiri dari 50 orang pelaku usaha dari Jatim dan 100 orang dari Malut. Para pelaku usaha dari Jatim ini membawa berbagai macam komoditas perdagangan mulai antara lain ayam beku, beras, bibit tanaman, jagung, pipa besi, serta bahan pangan.

Sedangkan, para pelaku usaha dari Malut membawa berbagai produk rempah-rempah, minyak kayu putih, hasil laut dan perikanan, serta nikel dan biji besi.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap pelaksanaan Misi Dagang kali ini bisa meningkatkan transaksi potensi perdagangan dan konektivitas antara Jatim-Malut. Apalagi, hubungan dagang yang terjalin antara dua provinsi ini sudah terjalin sejak lama.

"Hubungan dagang antara Jatim-Malut ini sudah terjalin sejak lama. Di tahun 2020 kemarin, tercatat transaksi perdagangan produk dari Jatim ke Malut mencapai Rp 1,3 Triliun. Sedangkan, perdagangan dari Malut ke Jatim mencapai Rp. 930 miliar," urai Khofifah Hotel Sahid Bella, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (8/4/2021).

Dikatakan Khofifah, perdagangan antar pulau ini memang sangat potensial, di tahun 2020 perdagangan sektor antar pulau di Jatim yang terbangun surplus Rp 91 triliun. Sedangkan untuk ekspor terkontraksi Rp. 8,1 triliun.

Khofifah menambahkan, market atau pasar di Jatim sangat potensial dengan jumlah penduduk mencapai hampir 41 juta orang. Apalagi, banyak bahan baku industri yang dibutuhkan Jatim ada di Malut utamanya terkait rempah-rempah, dan ada pula bahan baku ternak.

"Di Jatim kami tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tambang nikel serta hilirnya ada di Malut. Tentunya, ini bisa menjadi potensi komoditas perdagangan yang bisa dioptimalkan antara Jatim-Malut," terangnya.

Sementara itu, Provinsi Malut banyak membutuhkan produk pertanian dan peternakan dari Jatim. Seperti daging ayam beku, telur ayam, beras organik, baja, besi dan masih banyak lagi. Karenanya, jaringan untuk bisa saling menguntungkan dalam pemenuhan kebutuhan perdagangan ini harus terjalin baik.

"Alhamdulillah sampai pukul 16.00 WIT, transaksi yang sudah tercatat mencapai Rp 500.212.860.000. Ini menunjukkan potensialnya perdagangan antara Jatim dan Malut," imbuhnya.

Ke depan, Khofifah berharap bahwa hubungan antara dua provinsi ini tidak hanya soal perdagangan saja, tapi juga melebar hingga penguatan industri kreatif dan penguatan SDM. Terlebih, BPSDM Jatim telah ditunjuk KemenpanRB dan LAN RI sebagai pelopor corporate university (corpu).
Dimana, hanya ada dua provinsi yang ditunjuk sebagai corpu, yaitu Jabar dan Jatim.

"Kami ingin setelah ini ada PKS antara BPSDM Jatim dan BPSDM Malut di bidang Corpu. Karena ini akan memberi penguatan SDM di masing-masing institusi baik di level Pemprov ataupun pemkab/pemko di Malut dengan kami yang ada di Jatim," harap orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Di akhir, Gubernur Khofifah juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur Malut atas dukungannya sehingga gelaran Misi Dagang bisa berjalan dengan lancar. "Jadi lewat misi dagang dan investasi kali ini kita harapkan akan mampu menciptakan win-win profit antara dua provinsi," pungkas Gubernur Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah menyambut positif gelaran Misi Dagang dan Investasi yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim. Ia berharap agar kegiatan ini bisa menjadi pemicu kersejahteraan bagi warga Maluku Utara.

"Potensi kita besar di rempah-rempah. Tentu kita berharap Jatim menjadi pasar yang strategis. Kita terus mendorong perdagangan kita akan bisa meningkatkan PAD kita," tandas Gubernur Malut.

Dalam Misi Dagang tersebut, Gubernur Khofifah dan Gubernur Malut Abdul Gani Kasubah juga menandatangani MoU Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Jatim dengan Malut.

Selain itu, dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) di sektor perindustrian, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemudian, juga ada penandatangan PKS antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Malut. (KS-10)
Komentar