Demokrat Situbondo Apresiasi Keputusan Kemenkumham.

Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo Janur Sastra. Pihaknya mengaku sangat mengapresiasi atas keputusan Kemenkum HAM yang menolak permohonan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
KANAL SATU- Keputusan Kemenkum HAM yang menolak permohonan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko direspon positif oleh pengurus Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY. Salah satunya, dari Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo Janur Sastra.

Menurutnya, keputusan Kemenkumham menolak permohonan SK Demokrat hasil KLB sudah tepat. Mengingat kelengkapan dokumen administrasi sebagai syarat mutlak pengajuan masih banyak yang belum dipenuhi oleh kubu Moeldoko.

"Diantaranya perwakilan dewan pimpinan daerah (DPD), dewan pimpinan cabang (DPC), serta tidak disertai mandat dari ketua DPC dan DPD. Jadi saya rasa keputusan Kemenkumham untuk menolaknya sudah tepat," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon Kamis, (1/4/2021).

Janur menambahkan, hal ini tentunya berkat kekompakan dan kesolidan Ketua DPD dan DPC se Indonesia sebagai pemilik suara yang sah dalam mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Mantan Aktivis HMI ini juga mengakui bahwa, selama satu bulan lebih kader partai Demokrat Situbondo mengalami kegundahan hati. Timbul perasaan khawatir akan adanya dua kepengurusan. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan antisipasi di daerah dengan cara meminta pendampingan hukum baik kepada Polres Situbondo da KPUD Situbondo.

"Kami sangat berterima kasih kepada Polres Situbondo dan KPU yang telah bersikap profesional dalam menempatkan hukum diatas segalanya," imbuhnya.

Lebih lanjut, dengan kejadian ini pihaknya mengaku akan lebih memantangkan konsolidasi di internal partai. Apalagi ada tugas partai kedepan yang harus dilakukan seperti, menyongsong persiapan pemilu tahun 2024. Salah satunya penjaringan calon legislatif (Caleg) dan penataan daerah pemilihan (Dapil) di Kota Santri.

Seperti yang diketahui, perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat akhirnya menemui titik terang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI akhirnya menolak permohonan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rabu (31/3/2021) kemarin. Dengan begitu, partai berlambang bintang mercy ini tetap dinahkodai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Sa)

Komentar