Kadin Jatim Minta Pemerintah Berikan Akses Vaksin Mandiri

KANALSATU - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur meminta pemerintah memberikan akses vaksin mandiri. Dengan demikian herd immunity di Indonesia bisa segera tercapai dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Hal ini sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus bersatu, bahu membahu agar pandemi segera teratasi. Termasuk dalam hal percepatan pendistribusian vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah.

Lebih lanjut Adik mengungkapkan, dengan semakin banyak orang yang divaksin, maka upaya membangun herd immunity akan bisa dicapai dengan mudah. Apalagi teorinya harus 75 persen penduduk Indonesia tervaksin agar Indonesia aman.

Dengan vaksin mandiri, maka akan semakin cepat tercapai target 75 persen tersebut. "Saat ini kan pendistribusian vaksin hanya dilakukan pemerintah dengan skala prioritas. Kalau ini bisa dipercepat pendistribusiannya kepada masyarakat umum, termasuk para karyawan melalui akses vaksin mandiri, pasti recovery ekonomi akan lebih cepat," tegas Adik di Surabaya, Selasa (26/1/2021).

Seperti diketahui, vaksin Sinovac adalah vaksin Covid-19 yang disetujui oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan. Selain Indonesia, ada tiga negara lagi yang juga menggunakan vaksin buatan China tersebut, yaitu China, Turki dan Brazil.

Efikasi vaksin Sinovac dalam uji klinis di Indonesia mencapai 65,3 persen dan telah memenuhi kriteria Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang mensyaratkan efikasi sebesar 50 persen untuk bisa disetujui.

Adik menegaskan, percepatan pendistribusian vaksin harus menjadi prioritas karena penyebaran virus Covid-19 masih tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Melihat kondisi tersebut, mustahil jika ekonomi bisa kembali bangkit dengan cepat.

"Kita lihat saja, kemarin ekonomi sudah mulai kembali bergerak, tetapi pergerakan tersebut dibarengi dengan kembali menanjaknya angka penyebaran virus Covid-19 sehingga pemerintah kembali menerapkan pembatasan aktivitas. Ini sangat meresahkan. Jika kondisi terus menerus seperti ini dan pendistribusian vaksin tidak bisa dipercepat, maka ekonomi Indonesia akan tambah terpuruk," pungkasnya. (KS-5)