Tekan Biaya Logistik, Importir Dukung Penerapan SiMoDIS

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Elly Silitonga saat memberikan sosialisasi mengenai SiMoDISdi Graha Kadin Jatim, Rabu (7/10/2020).



KANALSATU - Implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) mendapat respon positif dari kalangan importir. Ada sejumlah kemudahan yang akan diberikan pemerintah ketika importir patuh dalam melaksanakannya, mulai dari kemudahan pelayanan hingga diberikan fasilitas fiskal.

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim, Romzy Abdullah Abdat mengatakan bahwa kepatuhan pengusaha dalam mengimplementasikan SiMoDIS sangat tinggi. Hal ini disebabkan pengimplementasian sistem tersebut berdampak pasti positif bagi importir.

"Bagi importir yang patuh akan diprioritaskan mendapatkan insentif seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), kawasan berikat dan Authorized Economic Operator (AEO). Kemudian untuk importir diberikan jalur prioritas atau mitra utama dan proses clearence yang lebih cepat atau menjadi mitra utama. Kalau dapat fasilitas, kita bisa menekan biaya logistik yang selama ini masih tinggi sekitar 17 persen, menjadi 9 persen,” kata Ramzy saat Sosialisasi Implementasi SiMoDIS & Konsultasi dengan Kadin Provinsi Jawa Timur untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Graha Kadin Jatim, Rabu (7/10/2020).

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Elly Silitonga menjelaskan sistem ini dihadirkan sebagai upaya pengendalian defisit transaksi berjalan agar efektif dan terintegrasi terhadap ekspor dan impor agar informasi data dapat dijadikan dasar pengembilan kebijakan untuk menciptakan perdagangan yang positif dan sehat.
 
“Pemantauan transaksi ekspor sudah dilakukan sejak 2012 dengan tingkat kepatuhan pelaporan pengusaha yang naik sampai di atas 95 persen, tetapi ke depan diperlukan penguatan dengan memperluas dan mengintegrasikan cakupan monitoring devisa ekspor dan impor termasuk transaksi e-commerce antar negara,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan fasilitasi bagi asosiasi atau himpunan dalam rangka menjaga kepentingan anggotanya. Salah satunya dalam hal pemahaman lebih mendalam dan implementasi regulasi Bank Indonesia terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Hasil Impor (DHI) yang implementasinya menggunakan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS).

"Dalam forum ini Kadin Jatim juga membuka konsultasi untuk percepatan pemulihan ekonomi, yang kita semua berharap dampak dari Pandemi Covid-19 tidak terlalu dalam dan bisa cepat pulih. Untuk itu, kita memerlukan langkah konkret dan terobosan untuk akselerasi pemulihan ekonomi Jatim dan kami harapkan forum ini bisa menghasilkan gagasan dan ide-ide terobosan," kata Adik.

Dalam kesempatan tersebut, Adik juga mempersilahkan seluruh pengusaha dan asosiasi untuk berkoordinasi dengan Kadin Jatim terkait segala kebijakan atau ketentuan yang dianggap merugikan pengusaha karena Kadin Jatim adalah tempat berjuang.

"Jangan segan-segan kalau ada kebijakan di pelabuhan yang tidak berpihak kepada pengusaha, kita akan perjuangkan. Mudah-mudahan SiMoDis ini benar-benar modis dan tidak memberatkan pengusaha," tambahnya.

Sementara itu Ketua Forum Kepelabuhanan yang juga menjabat sebagai Ketua ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Jatim Henky Pratoko mengtakan, penerapan sistem SiMoDIS adalah niat baik pemerintah untuk mengetahui dengan cepat tentang berapa kebutuhan dolar yang diperlukan. Juga untuk mengetahui devisa yang dikumpulkan dari ekspor. Karena selama ini proses terlalu lama sehingga data tersebut akhirnya tidak banyak berguna.

"Nah, dengan SiMoDIS ini pengumpulan data dipaksa cepat. Laporan impor dan ekspor menjadi lebih cepat sehingga ketika diketahui impornya lebih banyak, maka itu akan menjadi warning. Misal komoditas ini ternyata volume impornya sangat tinggi dan membanjir dalam negeri. Maka pusat akan menyetop alokasi impor untuk komoditas tersebut," tegasnya.

Manfaat kedua, peranan gubernur menjadi terukur. Gubernur tidak bisa seenaknya membiarkan laju impor yang terlalu tinggi sebab harusnya komoditas ekspor yang menjadi prioritas. Karena setiap saat BI akan mengetahui dan akan melakukan koordinasi dengan gubernur.

"Sistem ini sangat mudah dan tidak menjadi beban bagi pengusaha. Hanya saja, sejauh ini tidak ada yang memperhatikan. Dan pengusaha 100 persen mendukung pelaksanaan sistem ini," pungkasnya. (KS-5)
Komentar