Kisah Cinderella di Negeri Oligarki

oleh Lutfil Hakim, praktisi media

Menko PMK Muhadjir Effendy,  pada dua kali kesempatan mengusulkan, kemungkinan difatwakan perkawinan lintas ekonomi antara orang kaya dan miskin. Sebagian dari cara mengatasi kemiskinan struktural akibat banyaknya fakta:  Miskin kawin sesama miskin hanya mengakibatkan lingkaran kemiskinan.

Sontak usulan itu menuai banyak kritik. Bahkan (kritik) bernada agak lebay. Padahal usulan Muhadjir Effendy (Pak ME) hanya bersifat moral suasion dari seorang pejabat menteri – yang membayangkan betapa indah dan bahagianya bila orang miskin berjodoh dengan orang kaya.

Belum juga menjadi fatwa, apalagi menjadi regulasi, usulan Pak ME bernada himbauan itu sudah ditafsiri macam – macam. Padahal banyak kisah sejarah manusia tentang perkawinan lintas ekonomi berlatar sosial yang kontradiktif, kaya vs miskin, berakhir bahagia di pelaminan. Artinya yang disampaikan Pak ME adalah hal yang umum dan lazim terjadi.

Pernah tahu kisah Ratu Batildis? Dia wanita kampung bekerja sebagai pembantu di istana Neustria. Tidak lama setelah Pangeran Clovis II menjadi Raja (Neustria/wilayah Perancis), dia jatuh hati kepada sang pembantu,  dan mengangkat Batildis sebagai permaisuri. Ini kisah nyata.

Pada jaman Dinasti Joseon (Korea) ada wanita bernama Choe Suk-bin bekerja sebagai tukang cuci pakaian keluarga kerajaan. Karena keramahannya, Ratu Inhyeon mendesak sang suami (Raja Sukjong) menikahi Choe Suk-bin sebagai istri kedua. Sayang Choe Suk-bin mati muda. Tapi anak semata wayangnya, Pangeran Yeoning, kelak menggantikan ayahnya menjadi Raja (TH 1718).

Bagi pecinta drakor (drama Korea) – pasti tahu serial berjudul What's Wrong with Secretary Kim. Ini kisah romantis antara seorang ekskutif kaya bernama Lee Young-joon dengan sekretarisnya yang miskin bernama Kim Mi-so. Meski kedua pasangan beda status sosial, tapi akhir serial adalah jenjang perkawinan yang bahagia.

Banyak drakor bergenre komedi-romantic, atau murni romantis, tentang percintaan sepasang kekasih berlatar sosial paradoksal, kaya – miskin. Misalnya pada serial:  Secret Garden, Strong Woman Do Bong-soon, Boys Over Flowers, Because This is My First Life, atau film Guardian: The Lonely and Great God (Goblin), dan sederet lainnya.

Kisah percintaan (perkawinan) antara si kaya dan si miskin bukanlah sesuatu hal yang baru. Masih ingat kisah Cinderella, yang menjadi impian hampir semua wanita. Dia dari keluarga biasa bertemu dan memadu kasih dengan pangeran tampan yang kaya raya.

Dalam industri film kekinian, Cinderella story masih sering diangkat menjadi thema cerita, seperti  pada film Fifty Shades of Grey, atau film Pride And Prajudice, atau Maid in Manhattan, yang mengisahkan percintaan si kaya dan si miskin ala Cinderella.

Kembali kepada himbauan Pak ME, di mana letak kesalahannya. Andai itu dilakukan oleh banyak orang, yakni si kaya berjodoh dengan si miskin, meski tidak signifikan, tapi lumayan bisa sedikit mengurai lingkaran kemiskinan – seperti nasib Ratu Batildis dan Choe Suk-bin.

Himbauan Pak ME itu bukan berarti terinspirasi cerita Cinderalla, atau drama Korea, tapi perlu dimaknai sebagai pengetahuannya tentang betapa sulitnya mengkatrol kehidupan warga miskin di tengah sistem ekonomi yang terlanjur kapitalistik. Sistem ekonomi berkedok pasar, tapi yang terjadi adalah praktik oligarki monopolistic.

Sistem kapitalisme ekonomi yang diterapkan sejak awal Orde Baru (1967) hingga kini terbukti gagal mempromosikan keadilan dan kesejahteraan  ekonomi masyarakat. Kesenjangan sosial kian lebar, disparitas pendapatan dan tingkat kemiskinan  masih tinggi, serta koefisien gini ratio jauh dari ideal. Mereka yang miskin kian jauh api dari panggang menuju level tidak miskin.

Sistem ekonomi yang mengadopsi pola Barat – terbukti gagal menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi. Meski stabilitas dan pertumbuhan relatif ada, namun distribusi hasil pembangunan  hanya terkonsentrasi kepada beberapa orang dan kelompok saja.

Demokrasi ekonomi dimaknai sebagai kebebasan bersaing. Usaha kecil dibiarkan berkompetisi melawan kelas pemodal. Fungsi negara dalam melindungi segenap bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, hanya hadir samar-samar. Tidak kongkrit dan tidak tuntas.

Pakar ekonomi Joseph E. Stiglitz dalam beberapa bukunya menyebutkan, kesenjangan ekonomi adalah akibat dari sebuah pilihan sistem/kebijakan yang sengaja dibangun oleh konspirasi elit politik dan pengusaha – yang sekaligus berperan sebagai penerima manfaat paling besar. Sistem ini terus diperkuat, melembaga dan sulit dibongkar.

Sejak awal Rezim Soeharto berkuasa, mekanisme pasar bebas mulai dibangun tapi rendah control. Selanjutnya dibangun monumen konstitusi kapitalistik yakni UU No. 1 TH 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), serta UU No. 6 TH 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua konstitusi sarat insentif bagi investor dan tidak banyak pihak yang mendapat kesempatan.

Rezim Orde Baru hanya mengejar target pertumbuhan. Namun economic growth yang terjadi sekedar angka. Tingkat pemerataan dari pertumbuhan hanya awang – awang dan bersifat semu. Bangunan ekonomian sejatinya tidak kokoh tapi dinarasikan kokoh.

Setelah kedua UU (PMA dan PMDN) diberlakukan, sejumlah pengusaha mengalami percepatan bisnis. Namun cepat di sini bukan karena keahlian mereka dalam berbisnis, tapi karena dibantu oleh kebijakan yang sarat insentif – sebagaimana teori  Joseph E. Stiglitz.

Mereka menjadi besar karena sengaja dibesarkan oleh pilihan kebijakan (political connection). Importasi komoditas tertentu, misalnya, hanya diberikan kepada pengusaha tertentu saja. Hak Penguasaan Hutan (HPH) dibagi secara membabi-buta kepada pengusaha tertentu juga.

Dari sinilah pangkal bangunan ekonomi nasional tumbuh secara tidak sehat, semu dan tidak kokoh. Karena hanya bertumpu kepada beberapa sektor bisnis yang dikuasai pengusaha besar. Penyediaan lapangan kerja tidak seimbang dengan ledakan angkatan kerja.

Sehingga ketika terjadi krisis keuangan regional Asia pada 1997, Indonesia paling cepat terkena dampaknya. Sektor keuangan nasional ambruk. Bank – bank yang notabene sudah keropos akibat banyak digarong oleh bank owner, menjadikan krisis ekonomi kian komplek. Celakanya, semua risiko itu kemudian menjadi beban negara.

Setelah 20 tahun reformasi berjalan, model relasi antara penguasa dan pengusaha ternyata masih terpola seperti masa lalu. Praktek political connection  bahkan terasa lebih kental. Mereka yang terlanjur kaya sejak jaman keemasan Orde Baru hingga kini, masih menguasai mayoritas asset  bisnis nasional.

UU No.5 TH 1999 tentang Persaingan Usaha (dikawal KPPU) yang dibangun di era reformasi, sejak kelahirannya hingga kini nyaris tanpa gigi. Kartel bisnis terbukti masih marak. Konglomerasi usaha hulu- hilir terus berlangsung. Pasar moderen milik pemodal besar menggulung toko-toko kelontong milik rakyat. Akibatnya, yang kaya makin kaya. Sedangkan sebagian besar masyarakat  tetap miskin.

Majalah FORBES, salah satu media ekonomi terkemuka, kerap menurunkan laporan tentang daftar orang terkaya. Pada 2007 lalu, FORBES mencatat 40 orang terkaya Indonesia dengan total asset US$38,2 miliar.  Pada 2018, FORBES kembali melaporkan 10 orang terkaya Indonesia (bukan 40 orang lagi) dengan total kekayaan US$82,91 miliar (Rp1.200 triliuan-an). Mengalahkan nilai 10 orang terkaya Singapura yang hanya US$66,75 miliar.

Padahal diantara daftar orang terkaya Indonesia itu,  harusnya kini sudah miskin, akibat penyitaan harta bendanya oleh BPPN sebagai penyelesian kewajiban BLBI, dan kredit macet di bank nya sendiri (yang disengaja) akibat lemahnya pengawasan tentang BMPK. Kondisi ini juga akibat kebijakan Orba membentuk Pakto 88 tentang kemudahan pendirian perusahaan perbankan.

Tapi faktanya, FORBES kini masih mencatat nilai kekayaannya  terus naik. Memang (saat itu) asetnya telah diserahkan ke BPPN. Tapi ketika BPPN menjualnya kembali melalui lelang, ditengarai banyak terjadi buy-back oleh eks pemilik lama. Transaksinya dilakukan melalui pihak ketiga (investment company).

Biaya bank  recovery akibat krisis moneter itu menjadi beban negara sebesar Rp660 triliun, dan sekitar separuhnya berupa obligasi bank rekap – yang kemudian berganti wajah menjadi SUN (surat utang negara) – dan dengan tambahan nilainya, kini sudah mencapai Rp3000 triliun lebih. Akibatnya banyak subsidi dipangkas, dan akyat pula yang merasakan pahitnya.

Sejatinya, warga miskin menjadi tetap miskin bukan hanya karena perkawinan sesama miskin, tapi pak ME juga paham bahwa kemiskinan struktural yang terus melembaga dan sulit didobrak ini – juga dikontribusi oleh pilihan kebijakan. Sehingga wajar kalau pak ME meminta para orang kaya, terutama yang merasakan nikmatnya masa ekonomi Orba, untuk menikah atau memilih besan dari keluarga miskin.

Andaikan usulan pak ME mengenai perkawinan lintas ekonomi itu menjadi regulasi, sejatinya masih jauh lebih pantas dibandingkan regulasi tentang recovery bank saat krisis moneter dulu (BLBI, penjaminan dana pihak ketiga, kredit macet oleh pemilik bank sendiri, dan obligasi bank rekap) – yang ujungnya menyengsarakan ekonomi rakyat.

Ke depan, peran negara harus lebih kuat dalam mengendalikan kepemilikan lahan dan aset-aset produktif. Ladang sawah dan kebun-kebun pertanian harus diakses kepemilikannya kepada banyak pihak, khususnya kepada warga miskin. Tidak lagi diserahkan kepada mereka yang sudah berlipat-lipat kekayaannya.

Warga miskin ke depan harus dikasih akses seluas-luasnya untuk naik kelas menjadi pengusaha skala UMKM. Agar tidak muncul lagi usulan seperti yang disampaikan pak ME tentang perkawinan lintas  ekonomi, antara kaya & miskin. Di sinilah sejatinya maksud hati pak ME. (LH)

Komentar