Mendagri : Penanganan Covid-19 di Surabaya Raya Harus Terintegrasi

(Kiri-kanan) Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Plt. Bupati Nur Ahmad Syaifuddin dan Bupati Gresik Sambari di Surabaya, Jumat (26/6/2020).

KANALSATU - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penanganan kasus Covid-19 di Surabaya Raya ini harus betul-betul terintegrasi. Menurutnya, masalah koordinasi dan eksekusi di Surabaya Raya hingga saat ini belum maksimal hingga di lapisan masyarakat paling bawah.

Dikatakan Tito, kondisi Surabaya Raya mirip dengan kondisi Jabodetabek yang saling berkaitan karena tidak ada batas alam di antara daerahnya. Sehingga, jika satu daerah Surabaya misalnya tidak diselesaikan dengan baik, namun Gresik dan Sidoarjo sudah optimal maka akan terjadi ping pong, dan demikian sebaliknya.

“Untuk meng-clearkan Surabaya Raya ini harus dilakukan secara terintegrasi. Sehingga daerah Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo yang mengkoordinasikan adalah provinsi, untuk bisa menangani Covid-19 seperti yang disampaikan pak Presiden,” tukas Mendagri Tito di Surabaya, Jumat (26/6/2020).

Selain itu, terkait upaya peningkatkan penanganan Covid-19, Tito menyarankan agar juga melibatkan para pebisnis atau stakeholder yang ada wilayah Jatim. Ini penting, sebab adanya keterbatasan dari pemerintah daerah.

Terlebih, dengan gotong royong maka upaya penanganan ini akan menjadi lebih cepat. Tentunya, pemerintah pusat juga akan terus mendukung kebutuhan dari pemerintah daerah.

“Teman pebisnis kita minta gerak juga, karena jika Jatim aman menjadi hijau maka akan bisa semakin cepat merecovery ekonomi,” tandasnya.

Senada dengan Mendagri, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang dibuat oleh Pemprov Jatim maupun daerah Surabaya Raya sudah tersusun baik dan perlu dioptimalkan untuk pelaksanaannya. Ini penting, karena Covid-19 ini adalah fakta dan belum bisa ditaklukkan.

Untuk itu, tatanan normal baru ini harus bisa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.

“Sinergisitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kab/Kota ini penting untuk saling membantu dan saling mengisi jika terjadi kekosongan peran, gandeng semua stakeholder baik TNI. Polri, Akdemisi, Bisnis, Media, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga-Lembaga lain yang bisa membantu masyarakat,” urai Menko Mahfud. (KS-10)
Komentar