Presiden Jokowi: Ekosistem Media Harus Dilindungi

Presiden Joko Widodo (empat dari kanan) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2020 di Kota Banjarbaru, Sabtu (8/2/2020).
KANALSATU - Ekosistem media harus dilindungi. Jika ekosistemnya terlindungi, diharapkan tercipta industri pers yang sehat pula.

"Untuk menciptakan informasi yang baik dibutuhkan jurnalisme dan ekosistem yang baik. Karenanya ekosistem media harus dilindungi sehingga tercipta industri pers yang sehat dan masyarakat bisa mendapat konten yang baik," urai Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2020 di kawasan perkantoran Sekretariat Daerah Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel), Kota Banjarbaru, Sabtu (8/2/2020). Peringatan HPN tahun 2020 mengangkat tema "Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara".

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa insan pers merupakan pihak yang selalu ada dalam kesehariannya sebagai Presiden RI. Bahkan, dirinya menyebut ketika berhadapan dengan insan pers bukan benci tapi rindu yang dirasakan namun selalu di hati dan selalu rindu.

Presiden Jokowi menambahkan, sebagai pilar demokrasi yang keempat pers diharapkan bisa menyampaikan berita yang baik pada masyarakat. Serta, bisa melawan hoax atau berita yang tidak benar.

Ini penting, karena masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang baik dan sehat pula.

Ditemui usai acara, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjadikan produk-produk jurnalistik dari lembaga pers sebagai referensi utama. Utamanya, di tengah era post truth dimana sering kali terdapat berita viral yang tidak jelas asalnya dan justru terdeteksi sebagai hoax.

"Di tengah media sosial yang telah menjadi media mainstream, maka ini merupakan tantangan baru bagi masyarakat bagaimana agar tetap menjadikan produk lembaga pers sebagai referensi informasi utama," tandas Khofifah.

Khofifah menjelaskan, pada setiap produk jurnalistik yang dipublish pasti akan diketahui penanggungjawabnya. Serta, akan mudah diketahui siapa yang menulis atau memberitakannya. Sehingga, kalaupun terdapat pemberitaan yang kurang valid maka akan mudah diketahui pihak yang bertanggungjawab.

Hal ini berbanding terbalik dengan media sosial karena banyak berita anonim yang tiba-tiba bisa terviralkan. Padahal, tidak diketahui siapa yang menulis maupun yang mempublish pertama. "Kalau kita merefer pada produk jurnalistik maka siapa yang menulis atau yang memberitakan pasti akan ada penanggungjawabnya. Dan tidak demikian dengan media sosial. Untuk itu, maka mari gunakan produk pers sebagai referensi utama dan bijaklah dalam memanfaatkan media sosial," pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Untuk diketahui, rangkaian peringatan HPN 2020 berlangsung sejak tanggal 7 sampai 9 Februari 2020 di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berbagai rangkaian kegiatan juga dilaksanakan dalam peringatan HPN 2020 diantaranya seminar inovasi pelayanan publik,  seminar spesialisasi wartawan, anugerah kebudayaan, pameran pers, serta Konvensi Nasional Media Massa.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, para menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkominfo Johnny G Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para Duta Besar negara sahabat, serta para gubernur/bupati/walikota se Indonesia.
Tampak pula Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari, serta ribuan perwakilan pengurus maupun anggota PWI dari seluruh Indonesia. (KS-5)
Komentar