Kahmi Jatim minta jelaskan definisi radikalisme

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak

KANALSATU - Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah menjelaskan definisi dan terminologi radikalisme kepada masyarakat secara jelas dan terukur agar tidak terjadi bias dan kesalahan dalam memberikan tafsir dan batasan-batasannya.

Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jatim, Bawon Adhi Yitoni, mengungkapkan, permintaan tersebut merupakan salah satu poin dari beberapa rekomendasi yang dilahirkan dalam Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) III Majelis Wilayah KAHMI Jatim periode 2016-2021 yang digelar pada 7-8 Desember 2019 di Hotel Ubud Cottages, Malang.

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Dardak, seluruh pengurus Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur dan Majelis Daerah KAHMI Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Rekomendasi selengkapnya dari Rakorwil III Majelis Wilayah KAHMI Jatim diantaranya adalah permintaan kepada pemerintah untuk lebih cermat dan hati-hati terhadap rencana reformasi sistem pendidikan nasional.

“Bagi KAHMI Jawa Timur, sistem pendidikan nasional harus berorientasi kepada terciptanya SDM unggul dalam intelektual dan spiritual,” kata Bawon dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2019).

Selain itu, lanjut Bawon, Majelis Wilayah KAHMI Jatim juga mendorong terbangunnya praktek demokrasi yang sehat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Untuk itu, partai politik (Parpol) dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah harus dilakukan secara lebih ketat dan mengedepankan aspek kualitas, kapasitas, kapablitas, kompetensi dan integritas, serta tidak melakukan politik transaksional.

KAHMI Jatim juga meminta kepada penyelenggara pemilu (KPUD dan Bawaslu) agar meningkatkan fungsi pengawasan penyelengaraan Pilkada secara lebih serius dan ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalisir praktek-praktek yang tidak sehat. Tidak mentoleransi tindakan-tindakan money politics yang menciderai sistem demokrasi dan penyelengara pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak melakukan politik transaksional kepada calon kepala daerah.

"Kepada masyarakat secara umum diharapkan untuk memilih calon kepala daerah dengan tidak melakukan politik transaksional, tetapi lebih mendasarkan pilihan dengan mengedepankan integritas dan kompetensinya calon,” terang Bawon.

Sekretrataris Umum Majelis Wilayah KAHMI Jatim, Agus Mahfud Fauzi, menambahkan, Rakorwil III juga menyorot soal perkembangan ekonomi daerah dan menelorkan satu rekomendasi. Untuk mepercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah, KAHMI Jatim mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi atau peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi ke daerah.

"Peraturan daerah tidak hanya berorientasi terhadap kemudahan proses perizinan saja, namun juga subtansi atau konten yang lebih ramah terhadap masuknya investasi ke daerah. Sedangkan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, KAHMI Jawa Timur berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,” tegas Agus. (ksc)

Komentar