Kadin Jatim Ingin Pemerintah Libatkan Sektor Swasta

Gelar Muprov VII Kadin Jatim

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM sekaligus Ketua Panitia Muprov VII Kadin Jatim, M. Rizal (tengah) saat pers conference di Grha Kadin Jatim di Surabaya, Jumat (6/12/2019).
KANALSATU - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ingin pelaku usaha diberi peran lebih besar dalam perekonomian di Indonesia. Selama ini swasta kurang dilibatkan dalam proyek-proyek raksasa milik pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM M. Rizal mengatakan swasta memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Karena itu perlu diberi kesempatan.

"Besar harapan dunia usaha lebih bisa bersinergi dengan pemerintah. Ada agenda besar menindaklanjuti statement presiden pada Rapimnas Kadin di Bali lalu yang menyebutkan ke depan akan lebih memprioritaskan swasta dibandingkan BUMN," ujar Rizal, kepada wartawan di Grha Kadin Jatim di Surabaya, Jumat (6/12/2019). BUMN baru akan turun jika swasta tidak mampu mengerjakannya.

Selama ini swasta kurang bisa berperan karena BUMN (Badan Usaha Milik Negara) justru menguasai proyek-proyek itu dengan mendirikan anak usaha bahkan cucu hingga cicit perusahaan. Rizal mencontohkan proyek di sektor kepelabuhanan misalnya. Surabaya yang memiliki pelabuhan yang sangat besar justru tidak bisa dinikmati pengusaha Jatim.

“Contohnya Pelindo III. Seharusnya proyek di Pelindo III itu bisa dilakukan swasta. Bongkar muat, penyediaan bahan bakar dan sebagainya bisa dilakukan swasta. Tapi ini dilakukan sendiri oleh Pelindo III dengan mendirikan anak dan cucu serta cicit perusahaan. Itu baru Pelindo III belum yang lain,” jelas Rizal.

Contoh lain misalnya Jasa Marga yang sebenarnya adalah perusahaan operator jalan tol. Namun sekarang juga membuat anak usaha di sektor kontraktor jalan tol.

Selain itu, proyek infrastruktur nasional yang juga melintasi  wilayah Jatim, tidak pernah melibatkan pengusaha setempat. Padahal proyek itu nilainya triliunan rupiah.

"BUMN-BUMN besar sebaiknya bersaing di negara-negara tetangga sehingga swasta memiliki peluang untuk mengerjakan proyek atau tender investasi tersebut. Karena itu Kadin sebagai wadah dunia usaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut peluang tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Kerjasama Lutfil Hakim menambahkan, peluang harus diberikan kepada swasta sehingga mereka menjadi kuat dan mampu bersaing dengan swasta global. "Saat ini swasta negara tetangga sudah banyak yang masuk di negara kita, tetapi kita belum melihat swasta di negara kita bersaing di negara tetangga," tambah Humas dan Publikasi Muprov ke-7 Kadin Jatim, Luthfil Hakim.

Dan kesempatan yang diberikan presiden tersebut harus disiapkan agar kesempatan ini bisa diambil dengan baik oleh swasta. Untuk itu, pada Muprov besok akan rumuskan, apa saja kebijakan yang diperlukan dan juga kendala apa yang ditemui.

"Ini peluang dan pekerjaan berat bagi swasta, karena perlu pengkajian dan kesiapan, perizinan, permodalan dan kualitas SDM. Sehingga percepatan bisa dicapai," pungkas Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Organisasi Deddy Suhajadi.

Karenanya dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) Jatim yang akan digelar pada 18—20 Desember 2019 di Hotel Shangri—La Surabaya, masalah ini akan dibahas secara khusus. Muprov yang mengambil tema "Melalui Muprov VII Kita Wujudkan Reorientasi Peran Pelaku Usaha Di Tengah Gelombang Disrupsi Teknologi Informasi” ini juga akan dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Dalam kegiatan lima tahunan tersebut juga akan diadakan pemilihan Ketua Umum Kadin Jatim periode 2019-2024. Saat ini setidaknya ada tiga nama yang sudah mendaftarkan diri dalam pencalonan tersebut. (KS-5)
Komentar