Tender Dominasi Perkara di KPPU

Kepala Biro Hukum KPPU Pusat, Ima Damayanti (kiri) dan Anggota Komisi KPPU Muhammad Afif Hasbullah pada Forum Jurnalis di kantor KPPU KPD Surabaya, Rabu (2/10/2019).
KANALSATU – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memaparkan, sejak 2000 – 2018 terdapat 382 perkara persaingan usaha secara nasional. Dari total perkara tersebut sebanyak 54 perkara atau 14 persennya dihentikan.

Sedangkan sebanyak 312 perkara telah diberi putusan, dan 257 perkara atau sekitar 67 persen di antaranya dinyatakan bersalah.

Berdasarkan jenis perkara, sebanyak 71 persen atau 273 perkara merupakan kasus tender atau pengadaan. "Kemudian 24 persen atau 90 perkara merupakan non-tender, dan 5 persen atau 19 perkara merupakan merger," kata Anggota Komisi KPPU Muhammad Afif Hasbullah pada Forum Jurnalis di kantor KPPU KPD Surabaya, Rabu (2/10/2019).

Dikatakan Afif, 14 persen atau 52 perkara merupakan hasil penyelidikan insiatif KPPU. Sebanyak 81 persen atau 311 perkara merupakan hasil laporan masyarakat, dan 5 persen atau 19 perkara merupakan kasus merger.

Sebaran perkara terbanyak terjadi di Jabodetabek, lalu Sumatra Utara, Jatim, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Di Jatim sendiri tercatat 25 perkara.

Ia menuturkan, di Wilayah IV yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta sedikitnya ada delapan pelaku usaha yang tidak kooperatif menjalankan putusan komisi . Dari delapan pelaku usaha tersebut, sebanyak tiga pelaku usaha rencananya akan dibawa ke ranah hukum pidana dengan membawa bukti putusan Majelis Komisi yang sudah dikuatkan oleh pengadilan dan Mahkamah Agung.

“Pelaku usaha yang memang sudah lewat batas waktu tertentu dan tidak bayar, kami tidak segan untuk lapor ke polisi untuk jalur pidana. Putusan Majelis Komisi yang sudah dikuatkan pengadilan dan MA sudah jadi bukti permulaan yang cukup untuk lapor bahwa pelaku mengabaikan putusan KPPU,” jelasnya.

Kepala Biro Hukum KPPU Pusat, Ima Damayanti memaparkan, secara nasional putusan yang berstatus inkracht sebanyak 141 putusan dengan 542 terlapor. Putusan yang belum dilaksanakan sebanyak 86 putusan dengan jumlah terlapor 296 terlapor.

“Dari keseluruhan putusan yang belum dilaksanakan oleh pelaku usaha ini, nilai denda yang belum disetor ke kas negara adalah Rp333,37 miliar,” jelasnya.

Sedangkan di Kanwil IV KPPU, tercatat ada 9 putusan dengan 22 terlapor yang belum melaksanakan putusan KPPU. Nilai denda untuk 9 putusan ini adalah sebesar Rp32,73 miliar. (KS-5)
Komentar