MaxWin Sosialisasikan Program Pengusaha Bebas Riba ke Kaltim

Founder MaxWin Organization dan CEO BeliBisnis.com MaxWin

KANALSATU – MaxWin Organization terus mengampanyekan ekonomi bebas riba ke berbagai provinsi di Indonesia. Yang terbaru, sosialisasi dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur.

Founder MaxWin Organization dan CEO BeliBisnis.com MaxWin, mengatakan dengan menjalankan konsep ekonomi tanpa riba, Provinsi Kaltim bisa membangun ekonominya tanpa riba, tanpa APBD dan PAD. ”Bahkan BPD-nya juga bisa menjadi bank anti riba,” ujar MaxWin kepada kanalsatu.com, Senin (30/9/2019).

Dikatakannya saat ini sistem ekonomi di Indonesia fondasinya adalah perbankan dengan konsep utang piutang. ”Kami mendisrupt bisnis bank dengan konsep sharing economy. Seperti yang dilakukan Gojek di bidang transportasi. Nilai valuasi Gojek berkembang dari semula Rp 500 juta menjai Rp 193 Triliun dalam jangka waktu delapan tahun. Tidak ada utang bank sama sekali yang dipakai,” tutur MaxWin.

Dalam kesempatan itu ia memperkenalkan program pengusaha tanpa riba yaitu platform pertamma pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga dan tanpa pengembalian. ”Hari ini, kalau pengusaha mau pinjam ke bank pasti ditanya jaminannya apa? Dengan pengusaha bebas riba, kami tidak tanya jaminan. Kami tanya how big is your dream? Seberapa besar mimpi anda. Kalau business proposalnya disetujui, kami akan bentuk PT,” tuturnya.

Kelebihan sistem PBR adalah platform bagi perusahaan agar mempunyai kesempatan unlimited growth seperti perusahaan berskala unicorn, Platform pendanaan cash flow ke bank anti riba tanpa jaminan dan platform bagi pemilik bisnis dimana pemilik bisnis kaya dengan menjual saham perusahaan bukan gaji dan deviden.

Nantinya, akan dibentuk perusahaan holding antara pemerintah daerah melalui BUMD-nya dengan MaxWin Organization. Di bawahnya nanti akan dibentuk ratusan perusahaan bebas riba yang tujuannya adalah Go Public.

MaxWin meyakinkan bahwa potensi UKM di Kaltim sangat besar. Bahkan banyak diantaranya yang sudah ekspor. Saat ini di Kaltim ada sekitar 5.000 UKM. Misalnya saja di tahap awal 10 persen diantaranya diantaranya mengajukan business plan dan 100 pengusaha dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan. Jika setengahnya bisa melakukan go public dengan nilai Rp 1 triliun, maka pemprov sudah bisa menerima hasil dari sharing yang diterima.

”Ini adalah sebuah revolusi ekonomi,” sebutnya.

  (KS-5)

Komentar