Alumni IAIN Ciputat Tolak Revisi UU KPK

KANALSATU - Rencana DPR melakukan revisi UU KPK telah menimbulkan kontroversi. Proses revisi ini tidak sesuai dengan ketentuan UU dan dapat menyebabkan proses dan hasil dinyatakan batal demi hukum.

Selain tidak taat prosedur yang ditentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, revisi UU KPK juga bermotif pelemahan KPK dengan berbagai cara, termasuk memperlemah kewenangan dan merusak keorganisasian di KPK.

Rencana dan proses revisi UU KPK ini secara bersamaan dilakukan dengan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Komisi III DPR, setelah diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR.

Padahal di antara 10 calon pimpinan KPK tersebut masih ada calon yang diduga melakukan pelanggaran etik berat saat bertugas di KPK dan tidak taat melaporkan LHKPN secara periodik.

Melihat ancaman kepada KPK yang dinilai terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka Alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Ciputat) menolak upaya revisi UU KPK, meminta Presiden Joko Widodo juga menolak Pembahasan RUU KPK dan tidak mengirimkan Surat Presiden ke DPR.

Selain itu, para alumni tersebut juga meminta kepada Komisi III DPR untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak buruk, dengan dugaan pelanggaran etik berat maupun yang tidak taat melaporkan LHKPN secara periodik.

Terdapat ratusan alumni IAIN Ciputat Jakarta yang membuat petisi penolakan atas upaya - upaya revisi KPK yang dimaknai sebagai pelemahan penegakan hukum anti korupsi, diantaranya adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE, serta sejumlah tokoh nasional alumni kampus tersrbut lainnya. (ksc)
Komentar