Negara Bayar Kompensasi Rp. 1,1 Miliar Pada Korban Terorisme Ledakan Bom di Surabaya


KANALSATU - Negara membayarkan kompensasi bagi 16 korban terorisme ledakan bom di sejumlah tempat ibadah di Surabaya tahun lalu sebesar Rp1,1 miliar. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga siap memberikan psikososial terapi terhadap korban atau rehabilitasi ini dinilai sangat penting untuk menumbuhkan semangat mereka.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pemberian kompensasi didasarkan atas putusan pengadilan. Hal ini menurutnya karena negara semakin serius memperhatikan warga negaranya, termasuk saksi dan korban tindak pidana.

Selain itu, perhatian tersebut membuktikan keseriusan negara dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat. “Pembayaran kompensasi ini membuktikan aturan tentang hak-hak korban yang dituangkan dan dijamin dalam undang-undang,” ujarnya pada acara Pemberian Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada para korban ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela dan Polrestabes Surabaya dan Penandatanganan MoU LPSK dengan Universitas Brawijaya, RS. dr. R. Koesma Tuban, dan HIMPSI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Ia menambahkan, pembayaran kompensasi kepada para korban terorisme seperti kasus ledakan bom di Surabaya merupakan sejarah baru dalam dunia hukum. Sebelumnya, peraturan yang ada hanya mengatur hak-hak tersangka terdakwa maupun terpidana.

Namun, saat ini sudah ada jaminan terhadap hak-hak para saksi dan korban. “Mudah-mudahan dengan adanya pembayaran kompensasi ini, dapat dijadikan sebagai secercah harapan untuk dapat memulihkan kehidupan para korban,” tutur Hasto.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi teknis dengan dinas terkait jika rehabilitasi tersebut memang dibutuhkan.

Ia menjelaskan, kewajiban memberikan pendampingan psikososial terapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Apalagi, ada korban yang masih duduk di bangku SMP yang artinya semangat belajarnya harus terus didorong dan jangan sampai turun. “Kita semua juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga bangsa,” tutur orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini.

Terkait kompensasi yang diberikan pemerintah pusat, menurut Gubernur Khofifah merupakan bentuk kehadiran pemerintah menyapa dan melindungi warganya. Dan bentuk tersebut menjadi ikhtiar pemerintah.

“Tragedi terorisme setahun lalu mengingatkan kita untuk saling menghormati, menghidupkan, urip iku gawe urup. Sehingga hal-hal yang mencederai apalagi sampai menghilangkan nyawa harus kita hindari,” urai gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Gubernur Khofifah menambahkan, dikumpulkannya korban beserta keluarga korban pada kegiatan ini merupakan bentuk penguatan. “Pemberian restitusi dan kompensasi Ini merupakan regulasi yang sudah diputuskan undang-undang,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, pada program Nawa Bhakti Satya yang digagasnya salah satunya yaitu Jatim Harmoni. Program Jatim Harmoni ditujukan untuk memuliakan masyarakat Jatim dengan membangun harmonisasi dan partnership. “Kami berharap seluruh masyarakat Jatim bisa merasa nyaman, aman, damai dan semua bisa terlindungi termasuk dari ancaman terorisme,” pungkas Gubernur Khofifah. (KS-5)
Komentar