Bondowoso dan UNICEF Berkomitmen Sukseskan Pendidikan Inklusif
KANALSATU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bertekad memastikan anak-anaknya dapat mengakses pendidikan, tanpa kecuali. Tekad itu diwujudkan bersama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) lewat pengembangan pendidikan inklusif di kabupaten yang hampir berusia 200 tahun ini.
Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa Arie Rukmantara menuturkan masih ada beberapa anak yang belum memiliki akses ke pendidikan, salah satunya anak-anak difabel, berkebutuhan khusus, atau anak yang punya kelebihan unik tapi membutuhkan metode belajar yang berbeda. Arie mengatakan, UNICEF merasa di Bondowoso, sistem layanan pendidikan sudah memfasilitasi agar anak-anak tersebut dapat dilayani di sekolah terdekat.
Mereka bahkan belajar di kelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa dipisahkan dan tanpa diskriminasi. “Melihat semangat dan komitmen ini, kami kembali lagi ke Bondowoso untuk terus mendukung inovasi kebijakan yang fokus investasinya adalah anak, semua anak,” ujar Arie usai pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso di Ijen View, Kamis (11/4/2019).
Ia menerangkan bahwa sebenarnya UNICEF telah bekerjasama dengan Pemkab Bondowoso sejak 2005 lewat pengembangan Program Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS) di tingkat sekolah dasar (SD). Kemudian pada 2015, pihaknya membantu Bondowoso untuk mengembangkan Program Sekolah Satu Atap.
Sejak 2017 Sekolah Satu Atap dikembangkan ke Pendidikan Inklusif. Dan kemudian pengembangannya banyak menggunakan dana APBD.
“Kami kembali lagi ke Bondowoso justru karena melihat komitmen yang semakin tinggi,” ujarnya.
Arie menambahkan tim pengembang MBS Inklusif sudah dibentuk Pemkab sejak 2017. Mereka terdiri dari pengawas SD dan SMP. “Merekalah yang selama ini menjadi mesin inovasi Pendidikan Inklusif di Bondowoso,” terang Arie.
Dalam rangka menguatkan kapasitas sumber daya manusia di Pendidikan inklusif, berbagai pelatihan, loka karya, dan bentuk asistensi lainnya akan didukung UNICEF dengan menyasar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
Pada kesempatan berdiskusi dengan Bupati dan Wakil Bupati, UNICEF mengharapkan dimaksimalkannya koordinasi dan komunikasi antar Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD ) dalam melancarkan implementasi Pendidikan Inklusif melalui pengaktifan kelompok kerja (pokja) Pendidikan Influsif.
Dikatakan Arie, UNICEF mengharapkan agar Pokja Pendidikan Inklusif dikomandoi langsung oleh kepala daerah karena kerja besar Bondowoso ini wajib sukses dan hanya dengan keterlibatan semua OPD. Pokja yang progresif akan diiringi dengan pelibatan lembaga non pemerintah, swasta, media.
"Termasuk melibatkan atau meminta para Kyai atau pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk berkampanye memasyarakatkan Pendidikan Inklusif. Apabila itu terjadi, akan menjadi modal besar untuk menjadi Kabupaten Inklusif yang akan menarik perhatian daerah lain di Indonesia," tutur Arie.
Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan angka partisipasi sekolah yang kini berkisar di rata-rata 5,5 tahun. Lewat Pendidikan Inklusif, semua anak di Bondowoso harus dan dapat bersekolah.
“Apapun keterbatasan dan kelebihannya, baik fisik maupun minat dan bakat. Justru di era industri 4.0 ini, bersama anak-anak difabel, berkemampuan khusus, semua anak-anak di sekolah dapat menemukan keahlian dan keminatan mereka yang unik dan khas,” katanya.
Ia berharap, Pendidikan Inklusif dapat memutus rantai kemiskinan yang sekarang diatas 14 persen atau diperkirakan mencapai lebih dari 160 ribu orang dari lebih dari 790 ribu penduduk Bondowoso. Dia percaya lewat Pendidikan Inklusif, Bondowoso dapat keluar dari daftar kabupaten/kota terendah dan termiskin di Jatim. (KS-5)
