Borderless Banking

Oleh: * Lutfil Hakim

Dulu mudah sekali membedakan lembaga keuangan, bank atau bukan bank. Pada kategori bank ada bank umum (konvensional) dan bank syariah (d/h bank umum dan BPR). Sedangkan pada non-bank ada asuransi, gadai, sewa guna usaha/leasing, perusahaan investasi dan lainnya. Otoritasnya pun dulu jelas. Usaha bank oleh Bank Indonesia (BI) dan non-bank oleh Ditjen Lembaga Keuangan + Bappepam (Kementerian Keuangan).

Sekarang otoritasnya juga jelas, yakni semua lembaga keuangan – termasuk bank - berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan koperasi dalam konteks menjalankan usaha keuangan mikro, masuk domain jurisdiksi OJK. Sedangkan BI fokus mengurus soal –soal makro ekonomi dan target-target moneter. Khusus yang terkait dengan sistem pembayaran – termasuk digital payment – juga masuk di domain BI.

Tulisan ini tidak membahas soal siapa paling berhak menjadi otoritas lembaga keuangan. Tapi lebih kepada analisa tentang objek yang diawasi, yakni pola bisnis keuangan yang tren-nya kian bias. Misalkan hadirnya financial technology (fintech) - sebuah inovasi di sektor jasa keuangan yang mengubah platform digital (disruption) --, terbukti telah menyulitkan posisi pengawasannya berada di tangan siapa. Meski maraknya kehadiran fintech ini - diyakini oleh banyak pihak - tidak akan mematikan perbankan, tapi harus diakui bahwa keberadaannya telah banyak mengambil porsi market-share produk perbankan.

Mematikan bank mungkin tidak. Tapi menjadi ancaman bagi bisnis bank, sudah terasa sejak sekarang. Setidaknya fakta itu yang sedang terjadi . Di banyak negara besar, disruptive fintech secara nyata telah menggerogoti bisnis perbankan maupun lembaga keuangan lain. Mereka bukan hanya “institusi (digital) keuangan” yang berdiri sendiri, tapi lebih dari itu tampil sebagai inter-mediator yang bisa mengkoordinasikan langsung rangkaian bisnis hulu - hilir antara kepentingan sektor financial dengan industri pemasok barang dan pasar sebagai enduser, menggunakan aplikasi digital.

Di China, misalnya, sebuah lembaga services keuangan digital (fintech) yang dikonstruksi oleh Jack Ma yakni Alibaba’s Yu’e Bao, telah berkembang sebagai money market fund terbesar di negaranya. Jack Ma bahkan optimistik bisnis Yu’e Bao bakal melebihi bank terbesar di dunia. Kini saja, Yu’e Bao bersama Ant Financial (Alibaba Group) – sudah menguasai transaksi online (termasuk transaksi fintech ) sekitar US$3 triliun. Selain Alibaba’s Yu’e Bao, ada beberapa lembaga sejenis yang tengah tumbuh eksponensial sebagai entitas bisnis keuangan berbasis digital di banyak negara. Raksasa online di China yang juga masuk di layanan fintech ada Baidu, Tencent, dan iFlyTek (meski tidak langsung) tapi men-support banyak startup fintech lainnya.

Di AS selain ada Amazon Fintech Solutions, juga ada FIS, Stripe, SoFI, GreenSky, CreditKarma, Zenefits dan lainya. Di Timur Tengah ada Souqalmal, Bayzat, Liwwa, Remitr. Di Eropa ada Klarna, Adyen, Transferwise, iZettle dan di UK ada Starling Bank khusus online banking. Sedangkan di negara lainnya fintech juga banyak tumbuh dan berkembang. Mereka, para pemain besar itu pun aktif ekspansi ke banyak negara berkembang untuk sinergi bisnis dengan pelaku startup fintech lokal, sebagai bagian dari strategi mengusai pasar regional dan dunia.

Misalnya, Ant Financial yang mengoperasikan Alipay telah mengakuisisi Lazada. Juga telah berintegrasi dengan HelloPay yang selama ini berfugsi sebagai dompet digital Lazada.  Alipay dinilai sebagai layanan dompet digital terbesar dan tercanggih di dunia, sehingga wajar jika Lazada membuka pintu lebar-lebar untuk bersinergi. Artinya Alipay secara resmi sudah beroperasi di Indonesia, meski layanan transaksi Lazada di awal-awal masih tetap atas nama HelloPay.

Sebelumnya, Ant Fiancial juga sudah bersinergi dengan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dalam mendukung e-money pengoperasian Emtek yang berbasis teknologi BlackBerry Messenger (BBM) - untuk e-commerce konten ekslusif. Lazada sendiri sebelumnya sudah punya layanan fintech dengan nama E-Payment Gateway, sedangkan Emtek juga punya bernama DANA. Artinya platform dan template bisnis fintech Alibaba’s Yu’e Bao (bersama Ant Financial) yang mota-bene sudah menguasai pasar China itu – sejatinya sudah “beroperasi “ di Indonesia.

Masukya Yu’e Bao dan pemain besar lainnya tentu kian menggerus market-share bisnis lembaga keuangan hatta perbankan. Padahal sebelumnya sudah ada fintech dengan jutaan visitors lainnya, seperti milik TokoPedia yang bernama TokoKas, Blibli dengan Home Credit,  Bukalapak dengan nama BukaDompetGo-Jek dengan Go-Pay.

Belum lagi sederet start-up fintech lokal yang mulai ramai bermain di lapangan - yang kapling pasarnya hampir bersinggungan dengan bank.Sebutlah misalnya nama fintech seperti Amartha, Bareksa, CekAja, Doku, Fnansialku, Modalku, Tcash, dll. Posisi bank kian terkepung. Beberapa jenis produk bank langkahnya kian ketinggalan. Fintech lebih mudah aktivasinya.

Para pelaku asing menilai potensi pasar fintech Indonesia sangat besar dan akan terus tumbuh. Terlebih proses pendirian fintech jauh lebih mudah, dan tidak terikat dengan regulasi pendirian bank konvensional/tradisonal. Triliunan rupiah sudah berputar di bisnis fintech di Indonesia. Fintech sejatinya adalah operasi bank tanpa batas negara, menembus pasar negara lain (borderless banking) .

Mereka memang bukan bank sebagaimana definisi “Bank” menurut Veryn Stuart, atau pengertian “Bank” dalam perspektif UU Perbankan RI. Tapi faktanya banyak produk bank yang umumnya jadi backbone untuk kantong fee based income - telah “dicuri “ (tergeser) oleh fintech. Inilah yang kemudian oleh generasi millenial disebut sebagai “bank zaman now”. Mereka bukan bank - tapi porsi sebagian bisnis bank dirambahnya.

Di Amerika Serikat, fintech bahkan disebut oleh Brett King (ahli perbankan di AS) sebagai Bank 4.0. Jika bank konvensional tidak hati-hati, kata King, maka existensinya bakal kian tergerus. Mau tidak mau nantinya bank konvensional harus juga masuk ke ranah tersebut. Minimal bekerjasama dengan fintech. Seperti pada bisnis taxi, konvesional BlueBird – misalnya- terpaksa bergabung dengan Go-Pay, atau taksi O-renz sempat dengan Grab.ID. Jika tidak akan tergerus pangsa pasarnya. Tapi sudah ada beberapa bank di Indonesia yang mulai bersinergi dengan startup fintech untuk beberapa layanan, sebagai satu kesadaran bahwa fintech adalah ancaman jika tidak dikerja-samakan. Tapi lebih banyak fintech bekerja sendiri.

Ke depan, bukan tidak mungkin sebagian besar jasa layanan bank akan “diambil paksa” oleh fintech, karena secara aplikasi sangat mudah untuk di-integrasikan, seperti jasa setoran, funding, pembayaran, transfer, inkaso, penjualan valas, traveller cheque, credit card, dan bahkan penjaminan seperti letter of credit maupun bank garansi. Tinggal sajuhmana otoritas dan regulasi memainkannya.

Bank Konvensional

Perbankan - dalam sejarah - telah banyak mengalami tahapan perkembangan. Mulai hanya berfungsi sebagai lembaga simpan – pinjam (menyimpan dan menyalurkan dana) yang konon sudah dimulai sejak 1472 di Eropa – dengan pencatatan secara manual mengunakan tulisan tangan. Lantas berkembang secara mekanik pakai mesin ketik di tingkat back office, dan berkembang lagi secara analog menggunakan komputer.

Sampai dengan tahun 1980-an, peran dan kerja bank tetap saja sama, yakni lembaga layanan penghimpun dana sekaligus menyalurkannya dalam bentuk kredit – yang pada proses bisnisnya mensyaratkan “perjumpaan phisik” antara bank dan nasabahnya. Nasabah harus datang ke kantor bank, atau sebaliknya petugas bank menemui nasabah. Di sini bank benar-benar berfungsi sebagai inter-mediator.

Brett King membagi empat tahapan penting (paradigma) perjalanan perbankan. Hingga tahun 1980-an disebut oleh King sebagai fase Bank 1.0, yakni operasional bank konvensional dimana perjumpaan phisik mutlak dilakukan untuk adjustment atau approvement transaksinya. Periode selanjutnya, King menyebutnya sebagai fase Bank 2.0, yang ditandai adanya perangkat ATM (Automatic Teller Machine) dalam transaksi bank. Komputerisasi bank tidak hanya di back office, tapi sudah ditransfer ke unit-unit mesin ATM.

Hanya dengan Kartu ATM, nasabah bisa langsung transaksi tanpa harus jumpa phisik petugas bank. Hanya pakai ATM nasabah bisa melakukan pembayaran, transfer, tarik tunai, atau sekedar cek saldo tanpa harus datang ke kantor bank. 

Kini ATM juga sudah bisa terima setor tunai. Pada fase ini, penyaluran dana pinjaman tidak hanya secara konvensonal, tapi juga bisa melalui Kartu Kredit. Sedangkan kartu ATM juga berfungsi sebagai Kartu Debit. Kedua jenis kartu (Kredit/Debit ) juga bisa digunakan transaksi di manapun tanpa ATM – cukup dengan mesin EDC (Electronic Data Capture). Disinilah era transaksi online perbankan dimulai.

Pada tahapan berikutnya, Brett King menyebutnya fase Bank 3.0, yakni perkembangan bank dengan dukungan penuh teknologi informasi, dimana nasabah difasilitasi internet banking dan mobile banking. Era ini disebut sebagai digitalisasi layanan perbankan. Hampir semua bank berlomba investasi teknologi digitalnya untuk mempercepat layanan. Misalnya nasabah bisa membuka rekening secara mandiri tanpa harus antri di kantor bank. Cukup melalui internet atau smartphone, dari mana pun, semua layanan bank seperti transaksi, transfer, pembayaran, bisa dilakukan secara (online) mandiri.

Bank-bank besar dan sejumlah bank nasional telah melakukan spend a lot of money untuk investasi pengembangan platform digital banking-nya. Seperti DBS Bank menyediakan aplikasi DigiBank yang bisa diakses melalui smartphone, dan bisa membuka rekening sendiri dan bisa menikmati semua fasilitas layanan bank. Bank BTPN yang dahulu lebih dikenal sebagai bank-nya para pensiunan, kabarnya sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk pengembangan aplikasi digital banking - bernama BTPN Jenius dan BTPN Wow. Bank Mayapada juga mengembangkan aplikasi MyOnline. Hampir semua bank telah masuk ke ranah layanan digital banking.

Bank Commonwealth juga investasi teknologi bernama TymeDigital, yakni berupa mesin pintar semacam kotak ATM berukuran lebih kecil yang di tempatkan di banyak lokasi. Di kotak pintar itu nasabah bisa mengisi sendiri formulir, verifikasi data, sampai aktivasi mobile baking dan aktivasi internet banking. Bahkan nasabah bisa aktivasi ATM yang kartunya juga sudah disiapkan di unit – unit TymeDigital.

Hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, melakukan hal yang sama yakni memperkuat layanan digitalnya, serta mengkaver cyber risk-nya untuk antisipasi serangan cyber crime. Ini keniscayaan langkah yang mau tidak mau harus dilakukan oleh bank di tengah kemajuan teknologi informasi.

Nah, dalam upayanya yang sudah sedemikian masif dalam mengembangkan teknologi digitalnya, existensi perbankan pun masih dibayangi oleh serangan fintech yang operasinya kian meluas, jumlah perusahaannya terus menjamur, dan kapitaliasi bisnisnya terus menggelembung. Mereka bukan bank, tapi market share bank banyak disasar. Inilah yang oleh Brett King disebut fase Bank 4.0 - sebagaimana disebutkan di awal tulisan.

Menurut sejumlah sumber, terdapat sekitar 600 fintech skala startup lokal di Indonesia dengan aneka layanan keuangan. Bukan hanya layanan transfer dan payment, tapi sudah membuka funding dan kredit. Dari jumlah itu kurang dari 200 fintech yang telah laporkan kegiatannya ke OJK. Artinya masih 400-an lebih yang operasinya tidak terkontrol oleh otoritas. Terserah mau disebut apa, liar atau gelap. Jumlah itu belum termasuk para raksasa online dunia yang juga menjalankan fintech di Indonesia.

Brett King sendiri termasuk pihak yang tidak yakin bahwa keberadaan fintech bakal membuat bank konvensional menjadi bangkrut. Menurutnya, fintech hanya mencuri sebagian bisnisnya. Tapi King tetap menyarankan agar bank mewaspadai perkembangan fintech yang tumbuhnya sangat atraktif - karena kehadirannya disambut meriah oleh generasi millenial. Faktanya kini fintech telah mengepung bisnis perbankan. Seperti pada usaha taxi konvensional, keberadaannya menjadi tergagap-gagap ketika taxi online tiba-tiba mengepungnya. Pada bank bisa saja terjadi seperti ini jika tidak diwaspadai.

Arus bisnis keuangan asing skala besar bisa masuk dengan mudah melalui startup fintech. Akhirnya yang menjadi korban adalah bank lokal. Kontroversi regulasi pun ramai diributkan. Tapi faktanya otoritas hanya bisa membuat aturan pembatasan, meski sejatinya tidak bisa secara empirik membatasi perkembangannya yang kian meluas. Melihat fenomena bisnis digital, pada akhirnya kita hanya menjadi obyek pasar.

Pemerintah sendiri sering tergagap-gagap saat bisnis online tiba-tiba sudah menyergab – baru kemudian dibuatkan regulasinya. Meski sebenarnya peraturan itu tidak mampu lagi menghadapi kontek yang ada. Seperti maraknya fintech, otoritas keuangan nampaknya belum cukup siap ketika komersialisasi besar-besaran dengan kapitalisasi bisnis yang besar pula, sudah mengepung bisnis keuangan nasional.

Kembali pada pertanyaan “tidak penting” di pembuka tulisan, siapakah paling tepat menjadi otoritas maraknya fintech. Pada tataran “pengelolaan” fintech bisa saja diserahkan ke OJK, dan pada aspek “payment” bisa ditangani BI. Tapi mampukah, karena di sana juga ada aspek teknologi informasi yang otorisasinya (harusnya) berada di KemenKomInfo. Ada juga pergerakan barang (Kementerian Perindustrian)  dan harusnya setiap transaksi dipungut pajak (Kemenkeu). Bisnis online yang juga menawarkan barang dengan sistem cicilan, sejatinya memiliki kontribusi besar terhadap defisit neraca perdagangan - karena yang diperdagangkan lebih banyak barang impor (Kementrian Perdagangan).

Harus diakui, alur bisnis fintech yang terangkai dengan e-commerce ini telah banyak menyerap tenaga kerja. Tapi harus pula diakui bahwa keberadaanya (juga) telah meniadakan sejumlah profesi dan ribuan pegawai (otoritas Kementerian Tenaga Kerja). Sebentar lagi gelombang PHK pramuniaga toko dan mall akan terjadi lebih dahsyat, ketika belanja online sudah benar-benar menjadi habid generasi millenial. Apalagi kini banyak ditawarkan dengan sistem cicilan.

Bukan hanya itu, pengembang properti penyedia space mall juga akan merasakan sepinya ruang properti miliknya, ketika tenant banyak yang tutup akibat sepinya pengunjung (pembeli). Ketika properti komersial dan sektor ritel mulai terpukul, pada akhirnya perbankan juga yang akan kena getahnya.

Paling penting diperhatikan adalah ketika bank dengan support teknologi digital lantas bersaing ketat melawan operasional fintech, dan berlomba untuk berebut pasar produk terkait fee based income. Fase ini akan melupakan bank atas fungsi dan tugas utamanya sebagai intermediator. Jangan lupa, bank tidak hanya berbisnis, tapi pada dirinya juga melekat tanggung-jawab moral sebagai fungsi intermediasi dalam menggerakkan sektor riil.

Memang, semakin kecil fungsi intermediasi bank, maka semakin kecil pula risiko menumpuk non performing loan (NPL) - apalagi risiko bank di-likwidasi. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengulang risiko seperti pada 1998 melalui kebijakan BLBI, penjaminan, obligasi bank rekap, yang berujung ruginya negara bernilai ratusan triliun rupiah.

Kini yang perlu disiapkan adalah regulasi secara komprehensif dalam mengatur fintech yang perkembangannya telah tumbuh secara atraktif. Perlu kajian secara mendalam antar-kementerian agar regulasi yang dilahirkan bisa menjadi solusi ideal dengan tetap memperhatikan fakta empiris dan konteks yang berjalan. Apapun jasa fintech tetap diperlukan untuk ikut mengerakkan perekonomian, tapi keberadaannya harus dikasih syarat dan rambu yang jelas - agar tidak menabrak sektor yang lain.

Bagi fintech yang tidak memenuhi syarat dan tidak listing ke regulator, misalnya, perlu dikasih sanksi tegas – baik perdata maupun pidana, semata-mata untuk memperkokoh stabilitas sektor keuangan. Jangan sampai keseimbangan perekonomian nasional menjadi terganggu ketika terjadi tsunami pada bisnis keuangan moderen berbasis tekdologi digital semacam fintech, sehingga sejak dini diperlukan keseriusan semua pihak untuk duduk bersama menyiapkan regulasi sebagai pengamannya. (*)

*pemred kanalsatu.com

Komentar