Khofifah Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak

KANALSATU - Seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, salah satu program utamanya selama 99 hari ke depan yakni mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di Jatim. Hal ini penting dilakukan karena besarnya ketimpangan di pedesaan dan perkotaan. “Akan menjadi PR besar saya bersama Mas Emil (Wagub Jatim) untuk bisa menguatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pedesaan di Jatim,” terang Khofifah, Rabu (13/2/2019). Khofifah menambahkan, kemiskinan menjadi sangat akut di pedesaan sebab adanya beban lansia yang berumur 70 tahun keatas di keluarga miskin. Karenanya, pihaknya akan menggagas program keluarga harapan (PKH) plus. “Ada sekitar 50 ribu PKH Plus yang sudah kami rencanakan, dan masuk dalam program 99 hari kedepan,” terangnya. Program utama lain dalam 99 hari ke depan, yaitu memaksimalkan verifikasi produk-produk yang diciptakan oleh pesantren modern yang sudah memiliki SMK. Hal ini penting, karena berdasarkan data yang ada banyak produk dari SMK di pondok pesantren yang kemasannya kurang baik, ataupun kurang higinis. "Kegiatan ini juga akan segera kita lakukan, karena banyak pihak yang sudah ingin menjadi partnertship,” ujar Khofifah yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Selain itu, ada program yang di luar APBD atau non APBD melalui valunter serta CSR dari perusahaan atau pihak swasta. Dicontohkan terkait program pembersihan Sungai Brantas dari diapers bayi. Menurutnya, hal ini tidak cukup hanya pemerintah yang bergerak tapi harus semua aspek ikut terlibat. ”Dengan terlibatnya semua pihak maka harapannya program ini bisa sukses, dan masyarakat tidak lagi membuang diapers bayi ke sungai,” harapnya. Terkait kasus korupsi, Khofifah berkomitmen untuk membuat penguatan di hulunya. Nantinya, harus ada pemahaman di kalangan bupati atau walikota serta seluruh ASN di Jatim bahwa targetnya bukan hanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami ingin penguatan pada langkah pencegahan, sehingga semua bisa memaksimalkan kinerjanya dan tidak berjalan pada area grey atau multitafsir,” tegasnya. Lebih lanjut disampaikan, pada 99 hari programnya bersama Wagub Jatim Emil Elsitianto Dardak tidak semua program bersumber dari RAPBD namun ada juga yang non APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat Jatim dan sinergitas seluruh elemen. "Kami minta doa pada seluruh warga masyarakat khususnya Jatim, dan mari kita terus merajut kebersamaan, persatuan sehingga bisa membawa Provinsi Jatim semakin berkemajuan,” pungkasnya. (KS-5

Komentar