Perbedaan Atau Perpecahan

Oleh: M. Aris Brauman

Momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar lima tahunan sejak 1971 (48 tahun silam) apakah sudah membuat masyarakat menjadi dewasa dalam berdemokrasi? Jawabannya hampir pasti tidak. Buktinya menjelang Pilpres 2019, komunikasi politik massa justru makin jauh dari dewasa. Bahkan mengarah ke potensi perpecahan sosial. Kemajuan teknologi informasi salah satu penyebab amburadulnya komunikasi massa dalam berdemokrasi.

Momentum politik yang akan berlansung pertengahan April 2019 – yang notabene merupakan bagian penting bagi perjalanan demokrasi di indonesia, yang sekaligus ukuran – apakah negara mengalami kemajuan atau kemunduran dalam bermokrasi, justru menampakkan wajahnya yang runyam. Kian jauh api dari panggang bagi terwujudnya kehidupan demokrasi secara ideal.

Problem paling terlihat di permukaan selama ini adalah potensi perpecahan secara sosial. Tidak jarang antar pendukung kontestan pilpres justru memainkan aneka isyu yang themanya kian jauh dari tugas-tugas kenegaraan. Masyarakat seolah terpecah menjadi dua bagian besar secara sosial – politik, masing-masing pihak pendukung kontestan cenderung saling menyalahkan, bahkan menjatuhkan.

Memilih Kepala Negara, bukannya isyu kenegaraan yang diperdebatkan, tapi justru isyu agama, ras, bahkan ideologi yang kerap memenuhi halaman media sosial. Media konvensional (mainstream) pun tidak jarang keseret-seret arus besar buruknya komunikasi massa menjelang Pilpres 2019.

Padahal, jika melihat inti dari pemilu itu sendiri adalah rangkaian atau proses demokrasi untuk memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat. Dalam sebuah pesta demokrasi,  suatu negara bisa terukur apakah mengalami kemajuan secara politik dan demokrasi, atau justru sebaliknya.

Mari kita kaji bersama maraknya fenomena “pertengkaran politik” meski arenanya – sebagian besar – sebatas di laman media sosial. Banyak ditemui fakta bahwa akibat perbedaan pandangan politik terbukti banyak terputus tali-silaturahmi antar pihak. Misalnya antara guru dan murid yang sejatinya relasinya diantaranya sudah lama terbangun dalam dunia pendidikan. Kemudian antara santri dengan kyai, antar tetangga, antar teman dan sahabat, atau bahkan antara anak dan orang tuanya sendiri. 

Sungguh naif ketika suatu bangsa seperti Indonesia – yang sudah dikenal sebagai negara maju dalam berdemokrasi, tapi faktanya  selalu diwarnai ketidak- harmonisan dalam kehidupan masyarakat akibat perbedangan dukungan dan pandangan politik. Meminjam istilah Profesor Quraisy Shihab, “Tuhan ingin kita berbeda,  tetapi Tuhan jelas-jelas melarang perpecahan”.

Di kalangan cendikiawan atau ulama terdahulu bukan tidak ada perbedaan secara garis politik, terlebih mendekati tahun politik atau menjelang Pilpres. Bahkan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) juga berbeda pendapat di dalam internal ormas Nahdlatul Ulama (NU) sendiri dengan kyai sepuh KHR As’ad Samsul Arifin, pimpinan Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo – Situbondo, tentang azas tunggal menjelang Muktamar NU pada 1984.

Sejumlah kyai sepuh bersama KHR As’ad Samsul Arifin menolak konsep azas tunggal. Namun Gus Dur yang notabene kyai muda mampu meyakinkan para seniornya dengan bantuan KH Ahmad Shiddiq (Talangsari – Jember) melalui solusi komunikasi fiqih. Sehingga perbedaan yang begitu tajam antara kyai sepuh dan kyai muda, saat itu, bisa terselesaikan dengan baik.

Setelah melalui kajian fiqih secara mendalam, KHR As’ad Samsul Arifin pun menyetujui azas tunggal. Bahkan konsekwen meyakinkan pihak yang tadinya berada di garis yang tidak setuju – untuk menerima azas tunggal. “Jika azas tunggal ini salah,  saya yang akan bertanggung-jawab di Hadapan Allah SWT,” tegas KHR As’ad Samsul Arifin.

Statemen akbar KHR As’ad Samsul Arifin itu akhirnya menyatukan perbedaan menjadi rahmat, sehingga bulad bahwa Pancasila adalah keputusan final sebagai azas tunggal yang harus dijalankan NU dalam bernegara. Inilah contoh bahwa berbeda pendapat tidak harus saling menjatuhkan, apalagi mengarah ke perpecahan. Tapi dicarikan solusi terbaik – khususnya yang bersumber dari kitab-kitab fiqih sebagai sumber persatuan.

Dari rangkaian historis diatas,  maka kita bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa setiap perbedaan pasti selalu ada rahmat - sepanjang perbedaan itu berjalan dengan tetap mengedepankan keharmonisan.

Begitu juga menjelang Pilpres 2019. Perbedaan pendapat adalah fitrah. Keniscayaan. Bahkan rahmat. Bayangkan jika tidak ada perbedaan dalam Pemilu, justru aneh. Biarkan perbedaan tetap ada, dan jangan sampai ada pihak yang mencoba meniadakan perbedaan. Di sinilah tugas KPU bersama stake-holder untuk bersama-sama mengkampanyekan Pemilu Damai

Berbeda pendapat harus dalam keharmonisan. Prinsip-prinsip kesantunan dan watak ahlaqul qarimah harus tetap dikedepankan dalan arena komunikasi politik di tingkat apapun. Jika konsep berdemokrasi dengan basis komunikasi politik yang baik, santun namun tetap cerdas, ditegakkan - maka sesungguhnya kita adalah bangsa yang bermartabat dalam berdemokrasi. Mudah-mudahan yang terjadi tidak sebaliknya, yakni perpecahan, sehingga malu hati kita seandainya disebut sebagai bangsa yang bermartabat.***

* penulis alumni Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo - Situbondo

 

Komentar