Minimnya Pemahaman Masyarakat Hambat Investasi Migas

KANALSATU – Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya industri minyak dan gas dari hulu hingga hilir perlu terus didorong. Ini mengingat kebutuhan minyak semakin tinggi sedangkan produksi terus menurun.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang industri gas masih menjadi hambatan utama investasi di bidang itu, sehingga terkesan lambat. ”Kami ingin masyarakat maupun Pemda paham informasi dan kondisi migas saat ini, karena migas bukan hanya masalah negara tapi masalah individu, dan karena setiap orang mengkonsumsi minyak dan gas untuk kebutuhan energi,” kata Kepala SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Ali Masyhar dalam acara Diskusi Rembuk Migas bersama para awak media Jatim  di Surabaya, Rabu (6/2/2018).

Ia mengatakan, hingga saat ini industri migas kerap mengalami hambatan dan gangguan sosial sehingga cukup mengganggu rencana produksi migas.

Dia mengatakan, dukungan pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan industri migas akan menarik investor untuk ikut menjalankan program eksplorasi maupun tertarik membangun kilang minyak di Indonesia, khususnya Jawa Timur sebagai kontributor terbesar produksi hulu migas. ”Kalau investor tertarik, maka pendapatan negara juga akan baik dan semua pihak akan ikut menikmati hasilnya,” katanya.

Ali mengatakan, industri migas masih menjadi obyek vital nasional strategis, dan penerimaan negara dari sektor migas masih menduduki nomor dua terbesar setelah pajak.

”Pada 2018, di tengah lesunya harga minyak dunia, sektor migas masih mampu menyumbang Rp240 triliun terhadap penerimaan negara. Bahkan sumbangan dari BUMN se Indonesia tidak ada seperempatnya dari sumbangan migas,” katanya.

Ia mengatakan, APBN masih sangat membutuhkan penerimaan dari migas, karena menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi.

”Untuk Jatim, 5-10 tahun ke depan masih akan jadi tumpuan migas terbesar di Indonesia. Untuk itu, kami berharap media di Jatim turut mendorong agar semua elemen mulai dari masyarakat hingga pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap perkembangan sektor migas,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Yopi Hidayat yang hadir dalam acara yang sama mengatakan keberpihakan memang dibutuhkan, karena trend produksi migas terus merosot.  Bahkan, kata dia, defisit migas dalam negeri cukup besar, yakni pada 2018 produksi minyak dalam negeri hanya sekitar 750 ribu barrel per hari (barrel oil per day/BOPD), padahal kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,6 juta BOPD.

”Saat ini untuk mencukupinya, Indonesia harus impor minyak dan gas sekitar 12,4 miliar dolar AS sepanjang 2018, angka itu naik 44 persen dibanding 2017. Dan nilai impor migas menjadi sumber defisit yang paling besar bagi anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2018,” katanya.

Sedankan untuk eksplorasi migas sejak 2014 terus turun, sebab pemboran sumur eksplorasi migas pada tahun 2018 sebanyak 21 sumur atau turun dari target 104 sumur.  ”Jumlah tersebut menjadi yang terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pengeboran eksplorasi sejak 2014 -2017 masing-masing mencapai 64, 33, 34, dan 54 sumur,” tuturnya.

Ia mengatakan, dalam neraca perdagangan, Indonesia tekor sangat besar karena kebutuhan migas, dan untuk mengatasi kondisi ini, jalan keluar satu-satunya hanya investasi besar-besaran di sektor migas.

Pengamat industri perminyakan dan gas, Hadi Prasetya pada kesempatan yang sama mengatakan perlu ada keperpihakan kebijakan industri Minyak dan Gas (Migas) nasional untuk mendorong industri itu tetap tumbuh ditengah kontribusi terhadap APBN yang terus menurun. ”Pemerintah harus menegaskan bahwa industri Migas itu dianggap sebagai backbone atau pelengkap. Sehingga di kalangan Migas tidak selalu panik dikejar target,” kata Hadi. (KS_5)
 

Komentar