Dwi Soetjipto pimpin SKK MIgas

Dwi Soetjipto

EDITORIAL - Hampir dua tahun nama Dwi Soetjipto hilang dari peredaran. Tepatnya sejak dicopot  sebagai Dirut Pertamina hasil RUPS Luar Biasa  pada 3 Februari 2017 – hingga dilantik menjadi Kepala SKK Migas, Senin (3/12/2018). 

Sejumlah pihak memberi saran/harapan kepada Dwi Soetjipto (melalui media) mengenai beberapa langkah penting yang seharusnya menjadi prioritas – terkait tugasnya sebagai pimpinan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu migas (SKK Migas)  tersebut.

Salah satu sarannya adalah “secepatnya melakukan adaptasi”. Mengingat Dwi Soetjipto – yang lulusan ITS Jurusan Teknik Kimia itu – merupakan figur dari luar SKK Migas. Meski sebelumnya pernah mengurus kegiatan hulu migas saat menjadi Dirut Pertamina selama dua tahun. Saran lainnya hanya bersifat umum dan normatif terkait kehiatan hulu migas.

Poin saran mengenai “secepatnya melakukan adaptasi” nampaknya penting diperhatikan. Mengingat Dwi Soetjipto memiliki catatan khusus pada karirnya di Pertamina, yakni diberhentikan  sebagai Dirut gegara dianggap tidak bisa bekerjasama dengan  Wadirut Ahmad Bambang (yang juga dicopot dari jabatannya). Keduanya dinilai tidak bisa kompak. Tidak bisa bekerjasama.

Terlebih saat ini kondisi kegiatan hulu migas nasional sedang tidak di atas angin, sehingga tugas SKK Migas sangat berat. Dwi Soetjipto dituntut mampu membangun tim kerja yang kuat dan kompak. Agar kasus "keributan" seperti di Pertamina tidak terjadi lagi. Apalagi kontribusi sektor migas kepada penerimaan negara terus menurun, sehingga dibutuhkan penanganan yang solid.

Seharusnya menjadi beban bagi Dwi Soetjipto, ketika dirinya dianggap tidak mampu bekerjasama dengan direksi lainnya saat dirut Pertamina, tapi Pemerintah memberanikan diri mengangkatnya kembali di lembaga strategis semacam SKK Migas. Jika di kemudian hari ternyata terjadi lagi kasus seperti di Pertamina, maka Pemerintah juga yang akan menanggung resikonya. 

Apalagi selama ini muncul kesan, mencuatnya kembali Dwi Soetjipto menduduki jabatan strategis (SKK Migas) karena kedekatan hubungannya dengan petinggi salah satu partai pengusung salah satu capres. Tentu ini juga menjadi pertaruhan politik bagi capres tersebut, yang tentunya juga berisiko secara politik. Maka itu Dwi Soetjipto harus mampu membuktikan kemampuannya, terutama dalam menciptakan tim kerja yang solid – mengingat riwayat pencopotannya sebagai dirut di  Pertamina.

  •                                                            

Hanya beberapa saat setelah diangkat menjadi kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto sudah memberikan keterangan kepada pers yang isinya agak mengagetkan. Dwi secara tegas mengatakan “tidak akan memanjakan Pertamina pada konteks kegiatan hulu migas.” SKK Migas, katanya, tidak akan memberi perlakukan khusus kepada BUMN Perminyakan yang nota-bene milik negara tersebut.

Meski mungkin maksudnya benar, tapi statemen itu  seharusnya tidak perlu disampaikan.  Karena masyarakat tahu persis mengenai kewajiban Negara sesuai konstitusi. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat empat poin tujuan Negara Indonesia, diantaranya berbunyi: "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia"

Hal -hal yang wajib untuk dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa, termasuk kekayaan alam dan BUMN yang nota-bene milik negara. Wilayah tanggung-jawab SKK Migas sangat terkait dengan kekayaan alam, yakni potensi minyak dan gas. Harusnya diupayakan sekuat tenaga oleh SKK Migas agar kekayaan alam berupa migas semata untuk kesejahteraan bangsa, bukan berbagi dengan asing.

Sesuai konstitusi di atas,  SKK Migas seharusnya memang memberi perlakukan khusus kepada Pertamina sebagai aset bangsa. Negara tidak boleh mempertandingkan usaha milik bangsa bertarung melawan asing. Apalagi kemampuan permodalan dan teknik yang dimiliki asing jauh lebih kuat, maka habislah kekuatan bangsa. Termasuk kekuatan BUMN seperti Pertamina. 

Sudah seharusnya Pertamina “dimanjakan” atau diperlakukan secara khusus oleh SKK Migas agar tetap bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri, dan bisa bermanfaat secara lebih luas bagi kesejahteraan bangsa. Terlebih kini usaha hulu migas Pertamina telah berkontribusi besar terhadap kegiatan lifting migas nasional. 

  •  

Tugas Berat

Komunikasi SKK Migas bukan hanya harus kuat ke dalam, tapi juga ke luar. Misalnya dengan BPH Migas. Kedua lembaga itu harus mampu mencari solusi bagi kian lebarnya disparitas antara terus menurunnya pasok migas yang berada di wilayah hulu dengan terus naiknya tingkat konsumsi yang berada di wilayah hilir.

Di tingkat konsumsi, sesuai data BPS pada 2013,  jumlah kendaraan bermotor mencapai 104 juta unit. Pada 2015 naik menjadi 122, 2 juta unit. Sampai Juli 2016, sudah menjadi 124, 4 juta unit dengan rata-rata pertumbuhan 6 juta unit per tahun. Pada 2017 dan 2018 lebih tinggi lagi. Sebagian besar disokong jenis kendaraan bermotor roda dua.

Tingkat komsumsi di atas belum termasuk kebutuhan industri manufaktur terhadap energi migas yang rata-rata per tahun tumbuh sekitar empat persen (4%).  Sedangkan kebutuhan migas untuk pembangkit listrik jugas besar. Harusnya pada 2020 sudah terpasang 88.500 MW. Tapi sejauh ini ketersediaan listrik masih sekitar 53.500 MegaWatt.  

Pertanyaannya, mampukah SKK Migas menyediakan gas untuk kebutuhan kelistrikan yang besar, Persoalan ini seharusnya juga dipahami SKK Migas di bawah komando Dwi Soetjipto.
Jika pasok energi migas tidak stabil, maka pembangunan ekonomi juga akan berjalan secara tidak stabil. Importasi energi khususnya minyak sudah menjadi keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berupa BBM yang saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi minyak mentah hanya di kisaran 750.000 barel per hari dan cenderung  menurun.

Importasi minyak masih bisa diupayakan tekanan bebannya meski agak  berat di pundak APBN – walaupun jumlah subsidi BBM telah berhasil diturunkan. Namun untuk sektor lainnya, seperti industri dan kelistrikan yang nota-bene banyak bergantung dari gas bumi, terpaksa harus dijadwal ulang investasinya mengikuti jumlah pasokan gas yang ada. 

Memang untuk sektor gas bumi belum melakukan impor (sebagaimana minyak yang sudah berstatus net-importir). Namun tren pertumbuhan di tingkat konsumsi gas jauh lebih cepat dibanding tingkat produksinya. 

Menurut estimasi Dewan Energi Nasional (DEN), konsumsi migas Indonesia akan menjadi 3,63 juta barel setara minyak per hari pada 2025 dan terus naik setiap tahunnya. Sementara, tren lifting migas terus menurun. Data SKK Migas menyebutkan, lifting migas telah turun dari 2,34 juta barel setara minyak (oil & gas) per hari di 2010 menjadi 1,928 juta barel setara minyak per hari pada Juli 2017. 

Tanpa ada penemuan cadangan baru, lifting diperkirakan terus merosot menjadi 1,75 juta barel setara minyak (gas dan minyak) per hari pada 2020. Di sinilah tugas berat SKK Migas di bawah komando Dwi Soetjipto. Maka itu harus dibuktikan sejauhmana SKK Migas bisa kuat dan solid untuk mengejar target-target di atas. Tentu dibutuhkan manajemen yang kuat, dan bersih dari kepentingan kekuatan politik.

  •  

Ada banyak faktor yang membuat produksi migas menurun. Semua itu tidak terlepas dari kondisi bigas migas secara umum. Termasuk diantaranya sebesar 72 persen produksi migas nasional berasal dari lapangan-lapangan tua yang telah berproduksi lebih dari 30 tahun. Kondisi ini memaksa tingkat produksinya terus menurun. Laju penurunan lapangan untuk minyak bumi, misalnya,  rata-rata mencapai 29 persen per tahun. Laju penurunan gas bumi 18 persen per tahun. 

Selain itu, sebanyak 64 persen pipa panyalur dan 57 persen anjungan lepas pantai sudah terpasang sebelum tahun 1980. Artinya sudah tua. 

Pencarian cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi pun belum banyak membuahkan hasil yang menggembirakan. Di sisi lain cadangan migas di Indonesia semakin menipis. Data SKK Migas menyebutkan, untuk minyak pada 2009 tercatat cadangan terbukti sebesar 4,3 miliar barel. Jumlah ini turun menjadi 3,3 miliar barel pada 2016.

Begitu pula dengan gas bumi, pada 2009 cadangan terbukti sebesar 107,3 triliun kaki kubik, namun turun menjadi 101,2 triliun kaki kubik pada 2016. 

Sementara tren penurunan produksi  migas tidak diikuti oleh tren ketergantian yang ideal, sehingga reserve replacement ratio (RRR) pada 2016 hanya 64,4 persen. Pada 2017 dan 2018 makin rendah. Nilai ideal RRR harusnya 100 persen. Artinya, bila diambil 1 barel minyak dari perut bumi harus diimbangi dengan upaya menemukan cadangan baru dengan volumen minimal sama.

Dikotomi konsumsi vs produksi kian hari kian menganga, sehingga banyak pihak mengkhawatirkan Indonesia bakal mengalami krisis migas,  jika potensi-potensi yang ada – seperti perburuan cadangan baru di cekungan sedimen – tidak digiatkan dan tidak  didukung  dengan iklim investasi yang kondusif.

Memang, secara makro—beratnya harga crude oil di pasar dunia menjadi salah satu variabel bagi investor (KKKS)  untuk melakukan ekspansi. Tapi bukan berarti tidak sama-sekali, hanya mereka melakukan secara hati-hati dan efisien. Mereka lebih mencari lokasi investasi yang mudah, banyak fasilitas insentif,  dan iklimnya yang kondusif. Negara yang dinilai tidak efisien terkait investasi migas tentu akan dihindari, karena akan semakin menambah beban finansial investasinya.

Indonesia,  dengan cadangan yang masih tersedia itu, sayangnya dinilai sebagai salah satu negara tujuan investasi migas yang kurang manarik. Kurang ada reformasi di sektor migas, terutama terkait regulasi dan perizinan. Masih banyak ketidak-sinkronan  antara pemerintah pusat  vs pemerintah daerah pasca pelaksanaan otonomi– terkait pelaksanaan hulu migas. Masih banyak Perda yang menghambat.

  •  

Para investor migas menginginkan adanya reformasi total terkait perizinan, mulai dari proses lelang blok migas – hingga pelaksanaan eksplorasi dan produksi. Bahkan pola bagi-hasil yang baru yakni “gross split” pun dinilai kurang menarik – meski sebagian dari mereka mengakui pola baru ini masih lebih baik dari pola lama yakni  “contract production sharing” dengan pola cost recovery.

Sebuah survei oleh Fraser Institute  mengenai Policy Perception Index bahkan telah menempatkan Indonesia di posisi 79 dari 96 yurisdiksi pada konteks daya minat investor migas untuk berinvestasi. Bahkan Iklim investasi migas di Vietnam dan Myanmar dianggap lebih baik, yakni di posisi 40 dan 69.  Di kawasan Asean, Indonesia berada di posisi terendah dari negara lainnya. 

Selain aspek regulasi, aspek perpajakan dan fiskal juga masuk sebagai faktor ketidak-nyamanan  bagi investasi hulu migas. Ketidak-pastian kebijakan, istabilitas politik &  keamanan merupakan bagian lain yang melengkapi.

Bila keadaan tidak kondusif  tersebut terus berlanjut dan tidak ada perbaikan iklim investasi di Indonesia, bukan tidak mungkin investor migas semakin enggan menanamkan modalnya di dalam negeri. Bahkan, investor yang sudah ada (existing investment) bisa saja pergi. Hal ini akan berdampak tidak langsung maupun langsung terhadap tingkat ketahanan energi nasional dan performa perekonomian Indonesia di masa mendatang. 

Sampai di sini,  SKK Migas di bawah komando Dwi Soetjipto harus mampu memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah.

Minyak dan gas (migas) sebagai penopang utama ketahanan energi nasional – sebenarnya bisa jauh dari krisis, sepanjang aktivitas pencarian cadangan baru terus digalakkan. Kemudian lapangan migas yang sudah dilelang diberi kemudahan seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas eksplorasi. Dua aspek penting itu bisa diupayakan sepanjang ada keputusan politik (political wiil) yang disepakati.

Selain itu, khusus lapangan migas yang sudah berproduksi, pihak investornya (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS) perlu didorong dengan aneka insentif untuk terus melakukan “perburuan baru” fosil migas  ke lapisan bumi yang lebih dalam. Atau diberi kemudahan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pencarian cadangan baru, dan diberi banyak kemudahan untuk hak kelola, eksplorasi hingga produksi. Sebab potensi migas nasional sebenarnya masih tersedia. 

Dari catatan Kementerian ESDM, setidaknya terdapat  128 cekungan sedimen yang diduga mengandung migas. Sejauh ini, diantara cekungan sedimen itu sudah dilakukan aktivitas, dan hanya 60 cekungan yang belum dilakukan eksplorasi. 

Sedangkan 68 cekungan lainnya sudah dilakukan aneka kegiatan, diantaranya bahkan sudah berproduksi (23 cekungan),  persiapan produksi (1 cekungan), penemuan eksplorasi (12 cekungan), eksplorasi dengan indikasi (28), dan hanya empat (4) cekungan saja yang sudah di eksplorasi tapi belum dutemukan indikasi migas. Secara total, deposit minyak di celah-celah cekungan itu diduga masih tersimpan 583,2 miliar stok tank barel, dan gas bumi 1.543 triliun kaki kubik. 

Selain pemberian aneka kemudahan bagi investor untuk mengangkat potensi migas dari perut bumi Indoonesia, perlu juga dilakukan terobosan seperti pengembangan migas secara non-konvensional,  juga perlu menjangkau wilayah Timur Indonesia yang selama ini masih jarang di-eksplorasi.

Selain itu juga diperlukan pengembangan konsep-konsep baru untuk penemuan cadangan migas. Di sinilah SKK Migas di bawah komando Dwi Soetjipto harus membuktikan kemampuannya. Tanpa adanya ghirah dan terobosan baru, maka sebenarnya perkembangan sektor migas nasional hanyalah akan berjalan di tempat.*(LH)

Komentar