Cakupan Imunisasi Difteri di Probolinggo Jauh di Bawah Target

Putaran 3 Imunisasi Difteri

Pelaksanaan Imunisasi Difteri di Universitas Trunojoyo Madura beberapa waktu lalu.

KANALSATU - Pelaksanaan imunisasi difteri memasuki tahap tiga. Dari tiga kali pelaksanaan ini, Kota Probolinggo berada diurutan terbawah  dan baru menyentuh angka 30,2 persen. Kondisi ini tentu cukup menghawatirkan karena Jawa Timur sedang menjalani Kejadian luar Biasa (KLB) difteri. Sehingga dibutuhkan kekebalan komunal minimal 95 persen.

Di seluruh Jawa Timur cakupan imunisasi difteri per 3 Desember sudah mencapai 7,1 persen. Kota Blitar berada diurutan teratas dengan cakupan 79,7 persen. Diikuti Kota Kediri dengan 79,06 persen dan Kota Mojokerto dengan cakupan 74,7 persen.

Kepala Seksi Pencegahan Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P3PMK) Dinas Kesehatan Jatim, Gito Hartono mengatakan, pelaksanaan imunisasi difteri masih sampai akhir bulan ini. Dengan sisa waktu yang ada harapannya bisa terus meningkatkan jumlah dan pemerataan cakupan.

Mengenai posisi Kota Probolinggo yang capaiannya masih sangat rendah, dikatakan Gito bisa jadi karena kesalahan strategi. ”Populasi sasaran imunisasi ini kan di sekolah, harusnya dilakukan dulu imunisasi di sekokah-sekolah. Tapi ini tampaknya di Posyandu dan Puskesmas dulu. Mungkin nanti di akhir baru akan gencar ke sekolah-sekolah,” ujar Gito.

Kejadian tersebut menurutnya pernah juga terjadi di Kabupaten Blitar di pelaksanaan imunisasi sebelumnya. ”Satu minggu terakhir, mereka baru menyasar sekolah-sekolah setelah itu angkanya langsung melejit,” jelasnya.

Agar pencapaian imunisasi difteri kali ini bisa sesuai dengan target yang ditetapkan, Gito mengakui butuh komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskannya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada vaksin yang mengandung babi dan Fatwa MUI no. 4/2016 yang menyatakan imunisasi hukumnya wajib juga tidak pernah dicabut. Karena itu ia berharap seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah daerah bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu 95 persen.

 ”Harus bisa di atas 95 persen. Karena ini KLB dan harus ada kekebalan komunal di masyarakat,” ujar Gito.

Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa Arie Rukmantara menuturkan, imunisasi merupakan hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut tanpa terkecuali.

”Pelaksanaan imunisasi difteri tahun ini harus bisa di atas target 95%. Biar ke depan tidak ada lagi KLB difteri seperti ini di Jatim,” ucapnya.

Ia melanjutkan, anak-anak ini sudah terdata dengan terobosan pendataan kependudukan terkini, sistem informasi berbasis masyarakat, atau lewat kerjasama yang harmonis antara dinas sosial, dinas pendidikan,  dinas kesehatan, dan dinas perlindungan anak dan dinas kependudukan dan catatan sipil.

”No child gets left behind. Tidak ada anak yang tertinggal adalah moto Pak Gubernur Jawa Timur dan jajaran kesehatan yang perlu diacungi jempol. Imunisasi, baik MR, ORI, maupun yang dasar dan rutin, bukan hanya soal pencapaian tapi juga pemerataan,” jelasnya. (KS-5)

Komentar