Aset BPR di Jatim Tumbuh 6,35 Persen

KANALSATU – Kinerja sektor keuangan di Jawa Timur pada triwulan II tahun 2018 mencatatkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai sebesar 6,28 persen (yoy).

Kinerja positif perbankan di Jawa Timur tersebut, tidak terlepas dari peran serta industri BPR yang pertumbuhan aset, DPK dan kreditnya masing-masing mencapai 6,35 persen, 8,74 persen dan 4,44 persen (yoy). Fungsi intermediasi BPR di Jawa Timur cukup baik dengan rasio LDR sebesar 76,31 persen. Risiko kredit BPR tergolong cukup tinggi, tercermin pada rasio NPL sebesar 8,12 persen namun rasio kecukupan modal BPR masih tergolong memadai untuk menyerap dampak risiko tersebut dengan CAR sebesar 32,68 persen.

”OJK berharap kepada Pengurus BPR di Jawa Timur untuk memperhatikan potensi peningkatan jumlah kredit bermasalah dengan senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit yang disalurkan,” kata Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono. Khusus untuk BPR yang rasio NPL nya telah mencapai lebih dari 5 persen, OJK mewajibkan BPR untuk menyusun langkah-langkah penyelesaiannya yang komprehensif dan realistis dalam sebuah action plan.

Hal tersebut sangat penting karena peningkatan jumlah kredit bermasalah dapat secara langsung berdampak pada rentabilitas BPR yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan aspek permodalan apabila tidak diikuti dengan peningkatan modal disetor oleh Pemegang Saham. Oleh karena itu, komitmen Pemegang Saham untuk mendukung kecukupan modal dan pengembangan bisnis BPR sangat penting bagi keberlangsungan usaha BPR, terutama dalam memenuhi ketentuan rasio CAR >12 persen serta pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 miliar maupun Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Heru Cahyono juga menyampaikan concern mengenai diberlakukannya penerapan Manajemen Risiko bagi BPR pada akhir tahun 2018 terutama untuk BPR dengan modal inti lebih besar dari Rp50 milyar dan secara bertahap akan diberlakukan untuk seluruh BPR, untuk itu BPR perlu mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan manajemen risiko, antara lain kesiapan SDM, kecukupan SOP, dan teknologi sistem informasi yang mendukung.

Selanjutnya, concern mengenai rasio NPL BPR yang masih tinggi, mengingat tingginya NPL berpengaruh signifikan terhadap penilaian tingkat kesehatan BPR yang menjadi salah satu kriteria dalam penetapan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menurunkan tingginya rasio NPL tersebut sekaligus mengantisipasi peningkatan NPL.

Selain itu, terdapat beberapa BPR dengan total aset dibawah Rp10 milyar yang belum menjadi Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Untuk itu, BPR agar segera mengajukan permohonan sebagai pelapor SLIK kepada OJK. (KS-5)

Komentar