Ini Besaran UMK dan UMSK Jatim 2019

KANALSATU - Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 188/665/KPTS/013/2018, Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur untuk 2019 mendatang. Selain menetapkan UMK Tahun 2019, orang nomor satu di jajaran Pemprov. Jatim itu juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/666/KPTS/013/2018. Kedua keputusan tersebut ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan, penetapan SK Gubernur Jatim tentang UMK 2019 tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu, pertimbangannya juga melihat upah realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jatim.

”Disamping itu juga karena memperhatikan rekomendasi bupati/walikota dan Dewan Pengupahan Prov. Jatim serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2018,” ujarnya di ruangannya di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110, Surabaya, Jumat (16/11/2018).

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, 16 kabupaten/kota yang masuk dalam area ring I ditetapkan naik sesuai formula pusat sebesar 8,03 persen. Sedang 22 kabupaten/kota lainnya ditetapkan diatas 8,03 persen.

”Penetapan tersebut diambil melalui diskresi Pak Gubernur agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain,” terangnya.  

Setelah melihat beberapa pertimbangan tersebut, sebut Aries Agung Paewai, Gubernur Jatim memutuskan besaran UMK di masing-masing kabupaten/kota di Jatim.

Lebih lanjut Aries Agung Paewai menjelaskan, UMK Tahun 2019 tersebut ditetapkan dan hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK. Dan jika pengusaha tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

”Tapi bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK, maka bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK kepada Gubernur Jatim melalui Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Sementara soal SK UMSK 2019, Aries Agung Paewai menjelaskan, kalau keputusan tersebut ditetapkan hanya berlaku untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Jenisnya pun bervariatif sesuai jenis sektor dan sub sektor usahanya. Untuk Kota Surabaya, besarannya lebih tinggi dari UMK sebesar 7 – 9 persen. Lalu Kabupaten Sidoarjo lebih besar dari UMK sebesar 6 – 9 persen.

”Sama halnya UMK, ketentuan yang dikeluarkan bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMSK, maka dilarang mengurangi dan menurunkan upah,” ujarnya.

Kota Surabaya             Rp. 3.871.052,61
Kabupaten Gresik        Rp. 3.867.874,40
Kabupaten Sidoarjo      Rp. 3.864.696,20
Kabupaten Pasuruan    Rp. 3.861.518,00
Kabupaten Mojokerto   Rp. 3.851.983,38
Kabupaten Malang       Rp. 2.781.564,24
Kota Malang               Rp. 2.668.420,18
Kota Batu                   Rp. 2.575.616,61
Kabupaten Jombang    Rp 2.445.945,88
Kabupaten Tuban        Rp. 2.333.641,85
Kota Pasuruan            Rp. 2.575.616,61
Kabupaten Probolinggo Rp. 2.306.944,93
Kabupaten Jember       Rp. 2.170.917,80
Kota Mojokerto            Rp. 2.263.665,07
Koto Probolinggo         Rp. 2.137.864,48
Kabupaten Banyuwangi   Rp. 2.132.779,35
Kabupaten Lamongan     Rp. 2.233.641,85
Kota Kediri                    Rp. 1.899.294,78
Kabupaten Bojonegoro   Rp. 1.858.613,77
Kabupaten Kediri           Rp 1.850.986,07
Kabupaten Lumajang     Rp. 1.826.831,72
Kabupaten Tulungagung  Rp. 1.805.219,94
Kabupaten Bondowoso   Rp. 1.801.406,09
Kabupaten Bangkalan    Rp. 1.801.406,09
Kabupaten Nganjuk       Rp. 1.801.406,09
Kabupaten Blitar           Rp. 1.801.406,09
Kabupaten Sumenep     Rp. 1.801.406,09
Kota Madiun                 Rp. 1.801.406,09
Kota Blitar                    Rp. 1.801.406,09
Kabupaten Sampang     Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Situbondo    Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Pamekasan Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Madiun        Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Ngawi        Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Ponorogo    Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Pacitan       Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Trenggalek  Rp. 1.763.267,65
Kabupaten Magetan     Rp. 1.763.267,65  

(KS-5)

Komentar